Apa yang diperiksa kalkulator ini, dan apa yang tidak. Ia membandingkan upah Anda terhadap lantai tertinggi yang bisa kami pertanggungjawabkan untuk kombinasi wilayah dan sektor yang Anda pilih: UMK bila daerah Anda punya, kalau tidak UMP, lalu dinaikkan ke UMSK/UMSP bila sektor Anda tercantum di SK sektoral yang sudah kami baca. Untuk provinsi yang SK sektoralnya belum kami salin — Jawa Timur dan Banten — hasilnya bukan kesimpulan kepatuhan final, dan kalkulator akan mengatakannya di layar.
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
- Yang dibandingkan adalah upah pokok + tunjangan tetap, bukan gaji bersih.
- UMK menang atas UMP di daerah yang punya UMK; kalkulator memilihkannya sendiri.
- Upah minimum hanya lantai bagi masa kerja di bawah 1 tahun.
- Setiap hasil menyertakan nomor dan tautan SK Gubernur yang menjadi dasarnya.
- Daerah yang tersedia: 90 kabupaten/kota dan 6 provinsi yang SK-nya sudah dibaca.
Bagaimana kalkulator ini bekerja
Tiga langkah, dan tidak ada yang tersembunyi:
- Menentukan angka acuannya. Kalkulator mencari daerah yang Anda pilih di dalam tabel UMK provinsinya. Kalau ketemu, itulah acuannya. Kalau daerah itu tercatat sebagai daerah tanpa UMK — seperti lima kabupaten di Bali — acuannya adalah UMP provinsi.
- Menjumlahkan dasar pembandingnya. Upah pokok ditambah tunjangan tetap. Ini yang dibandingkan, bukan gaji yang diterima.
- Membandingkan. Selisih dalam rupiah, selisih dalam persen, dan vonis satu baris: di atas, sama dengan, atau di bawah upah minimum.
Seluruh perhitungan berjalan di peramban Anda. Angka gaji yang Anda ketik tidak dikirim ke mana pun.
Komponen gaji yang dihitung dan yang tidak
| Komponen | Masuk hitungan? | Catatan |
|---|---|---|
| Upah pokok | Ya | Selalu masuk |
| Tunjangan tetap | Ya | Besarnya tidak berubah dan tidak bergantung kehadiran atau capaian |
| Tunjangan tidak tetap | Tidak | Misalnya tunjangan kehadiran atau transport harian |
| Upah lembur | Tidak | Dibayar atas jam kerja di luar waktu kerja normal |
| Bonus dan insentif | Tidak | Bergantung capaian |
| THR keagamaan | Tidak | Dibayar sekali setahun, bukan komponen upah bulanan |
| Iuran BPJS bagian pemberi kerja | Tidak | Bukan upah yang diterima pekerja; lihat rinciannya |
Contoh terhitung
Contoh 1 — daerah dengan UMK, upah di bawahnya
Seorang pekerja baru di Kota Cilegon menerima upah pokok Rp5.000.000 tanpa tunjangan tetap. UMK 2026 daerah itu Rp5.469.922,59. Dasar pembanding Rp5.000.000, sehingga selisihnya −Rp469.922,59 atau -8,59% — di bawah upah minimum. Yang perlu dibawa saat melapor adalah nomor SK-nya, yang muncul di hasil kalkulator.
Contoh 2 — daerah tanpa UMK
Seorang pekerja di Kabupaten Bangli, Bali. Bangli termasuk lima kabupaten yang dinyatakan memakai UMP di dalam pengumuman UMK Bali sendiri, jadi acuannya UMP Bali Rp3.207.459, bukan UMK. Dengan upah pokok Rp3.000.000 dan tunjangan tetap Rp300.000, dasar pembandingnya Rp3.300.000 → selisih +Rp92.541, di atas upah minimum.
Contoh 3 — tepat di angka minimum, masa kerja 4 tahun
Seorang pekerja di Kota Semarang dengan masa kerja 4 tahun menerima persis Rp3.701.709, sama dengan UMK 2026 kotanya. Kalkulator memberi vonis “sama dengan lantai yang diperiksa” — bukan pelanggaran upah minimum. Karena masa kerjanya di atas 1 tahun, kalkulator menambahkan catatan bahwa perusahaan wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah sebagai pedoman. Nilai upah yang kebetulan sama dengan lantai minimum tidak, dengan sendirinya, membuktikan apakah struktur dan skala upah telah atau belum diterapkan — itu pertanyaan terpisah yang perlu diperiksa pada dokumen pengupahan perusahaannya.
Data yang dipakai dalam perhitungan ini
| Provinsi | UMP 2026 | Jumlah UMK | SK |
|---|---|---|---|
| Lampung | Rp3.047.734 | 1 daerah | Keputusan Gubernur No. G/865/V.08/HK/2025 |
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | — | Keputusan Gubernur No. 1142 Tahun 2025 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386,07 | 35 daerah | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880,68 | 38 daerah | Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/934/013/2025 |
| Banten | menunggu SK dibaca | 8 daerah | Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025 |
| Bali | Rp3.207.459 | 4 daerah | Keputusan Gubernur Bali No. 1011/03-M/HK/2025 |
Kalau hasilnya di bawah upah minimum
Larangan membayar di bawah upah minimum tertulis di dalam SK Gubernur itu sendiri. Pengecualiannya hanya satu, dan ia lebih berlapis daripada sekadar “boleh sepakat” — lihat aturan usaha mikro dan kecil di bawah. Langkah praktisnya:
- Salin nomor SK dan tanggalnya dari hasil kalkulator, lalu unduh berkasnya dari tautan yang tersedia.
- Kumpulkan slip gaji dan perjanjian kerja yang memperlihatkan komposisi upah pokok dan tunjangan tetap.
- Ajukan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempat perusahaan berada.
- Kalau berujung pada pemutusan hubungan kerja, hak-hak yang menyertainya dihitung dari upah; lihat kalkulator pesangon dan catatan tentang PHK.
Pertanyaan yang sering diajukan
Komponen gaji mana yang dibandingkan dengan upah minimum?
Kalau daerah saya tidak punya UMK, angka mana yang berlaku?
Gaji saya persis sama dengan UMK. Apakah itu melanggar?
Perusahaan saya kecil. Apakah tetap wajib membayar upah minimum?
Kenapa provinsi saya tidak ada di daftar pilihan?
Apakah upah minimum dihitung sebelum atau sesudah potongan?
Ke mana melapor kalau upah saya di bawah minimum?
Apakah hasil kalkulator ini bisa dipakai sebagai bukti?
Sumber resmi
- PP 49/2025 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (LN 2025 No. 187, TLN No. 7148), ditetapkan dan diundangkan 17 Desember 2025 — formula upah minimum (Pasal 26 ayat (4) dan (5)), rentang α 0,50–0,90 (Pasal 26 ayat (6)), batas penetapan UMK 25 November (Pasal 35 ayat (2)), dan Pasal II yang menetapkan tenggat peralihan 24 Desember 2025 untuk seluruh upah minimum Tahun 2026. Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
- PP 51/2023 Perubahan pertama atas PP 36/2021 — sumber batas penetapan UMP 21 November (Pasal 29 ayat (1)). Pasal ini tidak diubah oleh PP 49/2025. Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
- SK Gubernur Satu Keputusan Gubernur per provinsi per tahun, diterbitkan di JDIH provinsi masing-masing. Inilah satu-satunya sumber yang kami pakai untuk mengisi sel UMP dan UMK. Nomor, tanggal, dan tautan berkasnya ada di setiap baris tabel.
- BPS Inflasi dan pertumbuhan ekonomi — dua dari tiga masukan formula. PP 49/2025 Pasal 26 ayat (10) menyebut datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Yang tidak kami pakai: daftar UMP dari penyedia perangkat lunak HR, situs agregator, dan artikel berita — termasuk yang tampak lengkap dan rapi. Beberapa di antaranya menyatakan sendiri bahwa angkanya proyeksi atau dibulatkan. Berita boleh menunjukkan ke mana SK-nya harus dicari; ia tidak pernah menjadi sumber angkanya.
Untuk jurnalis & peneliti
calcuid.com, “Kalkulator upah minimum 2026”, versi 2026.08.27, data per 27 Agustus 2026, https://calcuid.com/upah-minimum/kalkulator/ (CC BY 4.0). Sumber primer tiap baris: Keputusan Gubernur yang bersangkutan; nomor dan tanggalnya tercantum di dalam berkas.
Kalkulator terkait
Deepak Middha
Chartered Accountant · 18 tahun di industri hedge fund
Menyusun dan memeriksa angka di calcuid.com. Setiap nilai upah minimum di halaman ini dibaca dari SK Gubernurnya sendiri; yang SK-nya belum terbaca ditandai, bukan ditebak.
Daerah Anda belum ada di daftar? Kirimkan tautan SK Gubernurnya dan akan kami baca.