Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Pekerja penerima upah dipotong 3% dari upah untuk BPJS Ketenagakerjaan — 2% JHT + 1% JP. Pemberi kerja menanggung 6,24%–7,74% di atas upah (JHT 3,7%, JP 2%, JKK 0,24–1,74%, JKM 0,3%). Hanya JP yang dibatasi plafon upah: Rp11.086.300 per bulan sejak Maret 2026.

Program	Pekerja	Pemberi kerja	Dasar hukum
JHT — Jaminan Hari Tua	2%	3,7%	PP 46/2015
JP — Jaminan Pensiun	1%	2%	PP 45/2015
JKK — Kecelakaan Kerja	—	0,24–1,74%	PP 44/2015
JKM — Kematian	—	0,3%	PP 44/2015
Batas upah JP	—	Rp11.086.300/bulan	PP 45/2015 Pasal 29

Iuran keempat program

Penting: hanya JP yang dibatasi plafon upah. JHT, JKK, dan JKM dihitung dari upah penuh berapa pun besarnya. Program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) tidak dimuat di tabel ini karena pendanaannya berasal dari rekomposisi iuran dan sumber APBN, bukan tambahan potongan baru atas pekerja — kami belum memverifikasi rinciannya ke peraturan aslinya.

Rincian rupiah per program

Persentase di atas menjadi rupiah yang berbeda-beda begitu upah melewati plafon JP. Dua upah di bawah dipilih supaya keduanya terlihat: yang pertama di bawah plafon, yang kedua di atasnya.

Persentase total pada baris terakhir dihitung dari upah penuh; pada Rp15.000.000 potongan pekerja menjadi 2,74% dan beban pemberi kerja 5,72% karena JP berhenti di plafon.

Lima kelompok risiko JKK

Cari jenis usaha perusahaanmu

Ini daftar resmi dari Lampiran I PP 44/2015, bukan ilustrasi. Ketik jenis usahanya untuk melihat kelompok risiko dan tarif JKK yang menyertainya.

Kelompok yang berlaku bagi satu perusahaan tetap ditetapkan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan lampiran ini; daftar di sini membantumu memperkirakan dan memeriksa, bukan menggantikan penetapan itu. PP 44/2015 Pasal 17 juga mewajibkan pengelompokan dievaluasi paling lama setiap 2 tahun. Seluruh daftar tersedia sebagai CSV.

Batas upah Jaminan Pensiun dan riwayatnya

Ini angka yang paling sering dikutip basi. Batas upah JP bukan tetapan sekali jadi: PP 45/2015 Pasal 29 mewajibkan penyesuaian setiap tahun mengikuti pertumbuhan PDB tahun sebelumnya, paling lambat sebulan setelah BPS mengumumkan datanya. Situs kalkulator yang tidak memperbaruinya akan salah hitung untuk setiap pekerja bergaji di atas plafon.

Penyesuaian 2026 dapat diperiksa sendiri, dan itulah sebabnya kami memuatnya: Rp10.547.400 × (1 + 5,11%) = Rp11.086.372, dibulatkan menjadi Rp11.086.300. Angka 5,11% adalah pertumbuhan PDB 2025 menurut BPS, yang dikutip di dalam surat itu sendiri.

Manfaat pensiun berkala ikut disesuaikan, tetapi memakai inflasi, bukan PDB: manfaat minimum menjadi Rp411.400 dan maksimum Rp4.932.300 sejak 1 Februari 2026, dari inflasi umum 2025 sebesar 2,92%.

Yang diterima pekerja vs yang dibayar pemberi kerja

Keempat program jarang disajikan bersama, sehingga biaya sebenarnya mempekerjakan seseorang jadi kabur. Tabel berikut menghitungnya utuh, memakai kelompok risiko JKK terendah (0,24%) agar menjadi batas bawah — perusahaan berisiko tinggi membayar lebih.

Cara membaca grafik ini

Sumbu mendatar adalah upah sebulan. Garis menunjukkan persentase — bukan rupiah — sehingga bentuknya bisa dibandingkan antar tingkat gaji.

Potongan pekerja terlihat menurun setelah upah melewati Rp11.086.300. Itu bukan galat: porsi JP dibekukan pada plafon, sedangkan JHT terus mengikuti upah penuh, sehingga totalnya sebagai persentase justru mengecil. Beban pemberi kerja bergerak dengan alasan yang sama.

Perhitungannya memakai kelompok risiko JKK terendah. Untuk perusahaan berisiko sangat tinggi, tambahkan selisih 1,74% − 0,24% = 1,5 poin persen pada beban pemberi kerja.

Apa yang berubah dan apa yang tidak

Bagian ini memerikan keadaan yang berlaku. Tidak memuat prakiraan besaran iuran di masa depan.

Tarif keempat program belum pernah berubah sejak ditetapkan pada 2015 — JHT 5,7%, JP 3%, JKK 0,24–1,74%, JKM 0,3%. PP 44/2015 sudah dua kali diubah (PP 82/2019 dan PP 49/2023), tetapi perubahan itu menyangkut manfaat dan tata kelola, bukan besaran iuran pada Pasal 16 dan 18.

Yang berubah tiap tahun adalah batas upah JP dan batas manfaat pensiun. Keduanya bergerak dengan indeks yang berbeda — plafon upah mengikuti PDB, manfaat mengikuti inflasi — sehingga keduanya tidak bergerak seiring. Pada 2026, plafon naik 5,11% sementara manfaat naik 2,92%.

Konsekuensi praktisnya: angka tarif boleh disimpan lama, angka plafon tidak. Setiap Februari–Maret, plafon JP hampir pasti sudah berbeda dari tahun sebelumnya.

Unduh datanya

• iuran-program.csv Tarif per program dengan porsi pekerja/pemberi kerja, kelima kelompok risiko JKK, dan batas upah JP yang berlaku — beserta kolom sumber, berlaku_dari, dan diverifikasi untuk setiap baris. 22 baris, UTF-8, LF.

Pertanyaan yang sering ditanya

Alat terkait

Sumber

Cara mengutip halaman ini

Lisensi pemakaian ulang, seluruh berkas CSV di satu tempat, dan kebijakan koreksi: halaman untuk jurnalis dan peneliti.

calcuid bukan situs resmi BPJS Ketenagakerjaan; besaran resmi dan status kepesertaan diperiksa lewat aplikasi JMO atau kantor cabang.