Pengadilan mana yang berwenang
Sebelum apa pun yang lain, satu hal menentukan kerangka aturan atas kedua urusan ini: agama para pihak. UU 3/2006 menetapkan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah dan lainnya “antara orang-orang yang beragama Islam”.
| Para pihak | Pengadilannya | Yang dirinci di calcuid |
|---|---|---|
| Beragama Islam | Pengadilan Agama | Waris dan perceraian menurut KHI — seluruh halaman di bawah |
| Non-Muslim | Pengadilan Negeri | Belum dirinci — kami belum membaca ketentuannya dari teks asli, dan tidak menebaknya |
Perceraian — ketika perkawinan berakhir semasa hidup
Yang paling sering mengejutkan di sini bukan syaratnya, melainkan waktunya: perceraian tidak terjadi saat berkas masuk dan tidak terjadi karena pisah rumah — dan saat putusnya pun berbeda antara cerai gugat dan cerai talak. Jalur berkasnya bercabang sejak awal menurut siapa yang mengajukan.
Waris — ketika perkawinan berakhir karena kematian
Yang menghambat pembagian warisan biasanya bukan hitungannya, melainkan dokumennya: bank dan kantor pertanahan meminta keterangan ahli waris sebelum harta bisa dipindah. Karena itu urutannya dokumen dulu, baru angka.
Satu tempat di mana kami menolak memberi angka: KHI tidak menyebutkan bagian nenek. Praktik pengadilan merujuk fikih, tetapi karena tidak ada pasalnya, kalkulatornya menghentikan perhitungan alih-alih menebak — dan alih-alih membagi habis sisanya kepada ahli waris lain, yang justru membuat bagian mereka terlalu besar.
Yang menghubungkan keduanya
Satu pasal berlaku di kedua urusan dan sering disalahpahami sebagai lawan dari menghitung: KHI Pasal 183 membolehkan para ahli waris berdamai dan membagi dengan cara yang disepakati — tetapi setelah masing-masing menyadari bagiannya. Mengetahui angkanya bukan sikap menuntut; ia syarat agar perdamaian itu sah. Hal serupa berlaku pada harta bersama: kesepakatan yang dibuat tanpa tahu haknya bukan kesepakatan yang kokoh.
Setelah putusan, harta berpindah nama
Setelah ahli waris jelas — atau setelah harta bersama dibagi — harta biasanya perlu dipindahkan namanya: balik nama sertifikat untuk tanah, balik nama untuk kendaraan, dan pencairan JHT untuk saldo BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pajak peralihan tanah karena waris, lihat BPHTB — NPOPTKP-nya berbeda untuk waris dan hibah wasiat.
Kategori lain
Kalau yang kamu cari tidak ada di kategori ini, kategori lain di calcuid:
Semua kalkulator · Kerja · Kredit · Kendaraan · Properti · Pajak · Jaminan sosial · Keuangan kreator · Tanggal & usia · Tradisi Jawa · Tes & skor · Game · Data
Semua halaman di kategori ini disusun dan diperiksa oleh calcuid. Cara kami memeriksa dan menyebut sumber: Metodologi & Sumber.