Tidak ada satu angka biaya cerai yang berlaku se-Indonesia, dan halaman yang menyebutkan satu angka pasti sedang menebak untuk pengadilanmu. Yang dibayar di muka adalah panjar biaya perkara, ditetapkan tiap pengadilan lewat SK Ketua Pengadilan — karena salah satu komponennya, biaya pemanggilan, bergantung pada jarak.
Kenapa kami tidak menuliskan angkanya
Ini keputusan yang sama yang kami ambil untuk upah minimum: bentuk masalahnya identik. Angkanya ditetapkan per satuan wilayah, oleh pejabat setempat, dan berubah — jadi satu tabel yang kami susun akan usang tanpa memberi tahu siapa pun bahwa ia usang. Orang yang datang ke pengadilan membawa uang yang salah dirugikan dua kali: waktunya dan perjalanannya.
Yang bisa kami berikan justru lebih berguna: daftar komponennya, supaya kamu bisa membaca SK panjar pengadilanmu sendiri dan tahu apa yang sedang kamu lihat.
Komponen yang menyusun panjar
| Komponen | Sifatnya | Yang membuatnya berubah |
|---|---|---|
| Pendaftaran perkara | Tetap di satu pengadilan | Berbeda antarpengadilan |
| Biaya pemanggilan para pihak | Bergantung jarak — biasanya komponen terbesar | Jarak alamat, jumlah panggilan, dan apakah pihak hadir |
| Biaya proses (ATK, penggandaan) | Tetap | Berbeda antarpengadilan |
| Redaksi dan meterai | Kecil dan tetap | Tarif meterai nasional |
| Panggilan lewat Perwakilan RI | Hanya bila tergugat di luar negeri | Prosedurnya lain — PP 9/1975 Pasal 20 (3) |
Baris kedua yang menjelaskan hampir semua selisihnya. PP 9/1975 Pasal 26 mewajibkan para pihak dipanggil setiap kali sidang digelar — di Pengadilan Agama oleh petugas yang ditunjuk. Perkara yang tergugatnya tidak hadir dan harus dipanggil ulang menambah biaya panggilan, bukan biaya pendaftaran.
Panjar bukan biaya final
Panjar adalah uang muka yang dititipkan, bukan tarif. Bila perkara selesai dan masih bersisa, sisanya dikembalikan; bila kurang, kamu diminta menambah. Karena itu pertanyaan yang berguna di meja informasi bukan “berapa biaya cerai”, melainkan tiga ini:
- Berapa panjar untuk alamat tergugat di [kecamatan]? — karena jaraknya yang menentukan
- Berapa rangkap berkas yang diminta?
- Apakah tersedia prodeo, dan apa syaratnya?
Yang bukan biaya perkara
| Pengeluaran | Keterangan |
|---|---|
| Jasa advokat | Di luar panjar, dan tidak diwajibkan — KHI Pasal 132 ayat (1) menyebut “isteri atau kuasanya” |
| Salinan putusan dan akta cerai | Diambil di pengadilan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap |
| Legalisir dan penggandaan dokumen | Di luar berkas perkara |
| Perjalanan dan penginapan saksi | Tidak masuk panjar |
Dan satu hal yang menghapus seluruh perhitungan: PP 9/1975 Pasal 25 — gugatan gugur bila salah satu pihak meninggal sebelum putusan. Perkaranya berhenti dan yang berlaku adalah kewarisan.
Pertanyaan yang sering ditanya
Berapa biaya perceraian?
Kenapa panjar di satu pengadilan berbeda dari pengadilan lain?
Apakah panjar itu biaya final?
Bagaimana kalau tidak mampu membayar?
Halaman terkait
Sumber
- PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 — salinan bertanda terbitan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM: Pasal 20 ayat (3) panggilan lewat Perwakilan RI; Pasal 25 gugurnya gugatan; Pasal 26 pemanggilan para pihak setiap kali sidang.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Buku I Hukum Perkawinan — dibaca dari salinan resmi Kementerian Agama: Pasal 132 ayat (1) — gugatan diajukan istri atau kuasanya.
- Besaran panjar biaya perkara tidak dimuat di sini. Ia ditetapkan masing-masing pengadilan lewat Surat Keputusan Ketua Pengadilan, dan berubah. Bukalah SK panjar pengadilan yang kamu tuju — halaman ini menjelaskan komponennya supaya SK itu terbaca.