Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 — Daftar 38 Provinsi dan UMK Kabupaten/Kota

UMP 2026 tertinggi yang SK-nya sudah kami baca adalah DKI Jakarta Rp5.729.876 dan terendah Jawa Tengah Rp2.327.386,07 — jaraknya 2,46 kali lipat. Keduanya berlaku 1 Januari–31 Desember 2026. Halaman ini memuat 6 dari 38 UMP dan 90 UMK kabupaten/kota, tiap angka dengan nomor SK Gubernurnya.

Upah minimum 2026Nilai per bulan
UMP tertinggi — DKI JakartaRp5.729.876
UMP terendah — Jawa TengahRp2.327.386,07
UMK tertinggi — Kota CilegonRp5.469.922,59
UMK terendah — Kabupaten BanjarnegaraRp2.327.813,08
UMP yang sudah dibaca dari SK-nya6 dari 38 provinsi
UMK yang sudah dibaca dari SK-nya90 kabupaten/kota di 5 provinsi

UMP tertinggi yang SK-nya sudah kami baca adalah DKI Jakarta Rp5.729.876 dan yang terendah Jawa Tengah Rp2.327.386,07 — selisihnya 2,46 kali lipat. Keduanya berlaku 1 Januari–31 Desember 2026. Halaman ini memuat 6 dari 38 UMP dan 90 UMK kabupaten/kota, setiap angka dengan nomor SK Gubernur yang menetapkannya.

Poin penting · data per 27 Agustus 2026

  • UMP dan UMK punya dua batas tanggal yang berbeda, dan sering tertukar: UMP paling lambat 21 November (PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023), UMK paling lambat 25 November (Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025).
  • Arah pergeserannya pun berlawanan. Kalau 21 November jatuh pada hari Minggu atau libur, UMP ditetapkan satu hari sebelumnya; kalau 25 November jatuh pada hari Minggu atau libur, UMK ditetapkan satu hari setelahnya.
  • Siklus 2026 punya tenggatnya sendiri: 24 Desember 2025. Tenggat 21 dan 25 November di atas TIDAK berlaku untuk 2026. PP 49/2025 Pasal II angka 1 menetapkan tenggat peralihan satu kali untuk UMP, UMSP, UMK dan UMSK Tahun 2026, dan keempatnya berlaku mulai 1 Januari 2026. Sembilan dari sebelas SK yang kami baca bertanggal pada atau sebelum tenggat itu.
  • UMK tertinggi melampaui hampir semua UMP. UMK Kota Cilegon Rp5.469.922,59 berada di atas UMP 4 dari 5 provinsi yang terverifikasi; satu-satunya UMP yang masih di atasnya adalah DKI Jakarta Rp5.729.876.
  • Rentang α naik, tetapi tidak rata. Dari 0,10–0,30 menjadi 0,50–0,90 (PP 49/2025 Pasal 26 ayat (6)): ujung bawahnya naik 5 kali, ujung atasnya 3 kali. Menyebutnya “naik tiga kali lipat” hanya benar untuk ujung atasnya.
  • Upah minimum hanya mengikat pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Di atas itu yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan.

Status penetapan

Tahun yang berlaku hari ini2026 · sejak 1 Januari 2026
SK UMP yang sudah kami baca6 dari 38 provinsi
Tabel UMK lengkap5 provinsi, 90 kabupaten/kota
Baris upah sektoral343 terverifikasi dari 6 provinsi
Batas penetapan UMP21 November tahun berjalan (PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023)
Batas penetapan UMK25 November tahun berjalan (PP 36/2021 Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025)
Terakhir diperbarui27 Agustus 2026

Daftar UMP 2026 38 provinsi

UMP 2026 di 38 provinsi, diurutkan dari yang tertinggi. Setiap nilai memuat nomor SK Gubernur yang menetapkannya; sel tanpa nilai berarti SK-nya belum kami baca, bukan berarti angkanya nol. 6 dari 38 sudah terisi.
SK GubernurUMKStatus
DKI JakartaRp5.729.876Keputusan Gubernur No. 1142 Tahun 2025
23 Desember 2025
Berlaku
BaliRp3.207.459Keputusan Gubernur Bali No. 1011/03-M/HK/2025
19 Desember 2025
4 daerah, sebagianBerlaku
BantenRp3.100.881,40Keputusan Gubernur Banten No. 701 Tahun 2025
24 Desember 2025 · salinan edaran, lihat catatan
8 daerahBerlaku · salinan edaran
LampungRp3.047.734Keputusan Gubernur No. G/865/V.08/HK/2025
22 Desember 2025
5 daerah, sebagianBerlaku
Jawa TimurRp2.446.880,68Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/934/013/2025
23 Desember 2025
38 daerahBerlaku
Jawa TengahRp2.327.386,07Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025
24 Desember 2025
35 daerahBerlaku
Acehmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Bengkulumenunggu SK dibacaMenunggu SK
DI Yogyakartamenunggu SK dibacaMenunggu SK
Gorontalomenunggu SK dibacaMenunggu SK
Jambimenunggu SK dibacaMenunggu SK
Jawa Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kalimantan Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kalimantan Selatanmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kalimantan Tengahmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kalimantan Timurmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kalimantan Utaramenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kepulauan Bangka Belitungmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Kepulauan Riaumenunggu SK dibacaMenunggu SK
Malukumenunggu SK dibacaMenunggu SK
Maluku Utaramenunggu SK dibacaMenunggu SK
Nusa Tenggara Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Nusa Tenggara Timurmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papuamenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papua Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papua Barat Dayamenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papua Pegununganmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papua Selatanmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Papua Tengahmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Riaumenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sulawesi Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sulawesi Selatanmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sulawesi Tengahmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sulawesi Tenggaramenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sulawesi Utaramenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sumatera Baratmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sumatera Selatanmenunggu SK dibacaMenunggu SK
Sumatera Utaramenunggu SK dibacaMenunggu SK

6 dari 38 baris yang tampil sudah terisi. Tabel ini sengaja diterbitkan sebagian besar kosong: kerangkanya menunjukkan standar yang harus dipenuhi setiap sel sebelum diisi, dan angka yang tidak lolos standar itu tidak ditulis.

 96 baris, UTF-8, pemisah koma, tanggal format ISO. Skema dan catatan koreksinya di halaman dataset.

UMP 2026 yang sudah terverifikasi

Grafik ini hanya memuat provinsi yang SK-nya sudah kami baca. Ia sengaja tidak diisi sampai 38 batang — batang yang tidak punya SK di belakangnya akan membuat grafiknya terlihat lengkap padahal tidak.

UMP 2026 — 5 provinsi yang SK-nya sudah dibaca Sumber: SK Gubernur masing-masing provinsi · calcuid.com · data per 27 Agustus 2026 DKI Jakarta Rp5.729.876 Bali Rp3.207.459 Lampung Rp3.047.734 Jawa Timur Rp2.446.881 Jawa Tengah Rp2.327.386

Grafik ini bebas dimuat ulang — di media, laporan, atau materi ajar — selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber. Angkanya berasal dari SK Gubernur yang ditautkan di tabel di atas, bukan dari ringkasan pihak ketiga.

Linimasa regulasi upah minimum 2026

Satu hal yang sering salah dikutip: tenggat November tidak berlaku untuk siklus 2026. PP 49/2025 Pasal II menetapkan tenggat peralihan satu kali, dan tabel ini menempatkan setiap SK yang sudah kami baca terhadap tenggat itu.

Linimasa regulasi upah minimum 2026. Kolom jarak ke tenggat peralihan adalah hitungan calcuid atas tanggal yang tertulis di tiap dokumen — bukan penilaian hukum atas dokumennya. Satuan: hari.
TanggalPeristiwaRujukanJarak ke tenggat peralihan (hari)
PP 49/2025 ditetapkan dan diundangkanLN 2025 No. 187, TLN No. 7148
Keputusan Gubernur Bali No. 1011/03-M/HK/2025 — Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026-5 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. G/865/V.08/HK/2025 — Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2026-2 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. 1142 Tahun 2025 — Upah Minimum Provinsi Tahun 2026-1 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/934/013/2025 — Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026-1 (sebelum)
Keputusan Gubernur Bali No. 1021/03-M/HK/2025 — Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026-1 (sebelum)
Tenggat peralihan satu kali untuk UMP, UMSP, UMK dan UMSK Tahun 2026PP 49/2025 Pasal II angka 1 huruf a dan b
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025 — Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 20260 (tepat)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 — Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 20260 (tepat)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/937/013/2025 — Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 20260 (tepat)
Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025 — Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 20260 (tepat)
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/877/V.08/HK/2025 — Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2026+5 (setelah)
Seluruh upah minimum Tahun 2026 mulai berlakuPP 49/2025 Pasal II angka 1 huruf c+8 (setelah)
Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 — Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026+27 (setelah)
Tenggat normal UMP 2027PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023
Tenggat normal UMK 2027PP 36/2021 Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025

Dua dokumen bertanggal setelah tenggat peralihan. SK UMK Kabupaten Mesuji (29 Desember 2025) dan SK UMSP DKI Jakarta (20 Januari 2026). SK DKI itu menyatakan sendiri pada diktum KETUJUH bahwa ia “mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026”. Kami mencatat tanggal dan bunyi aturannya; menilai akibat hukum keterlambatan bukan kewenangan kami dan tidak kami lakukan.

Upah minimum sektoral: lantai di atas UMP dan UMK

Upah minimum bukan satu angka per daerah. PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) menyebut empat jenis, dan dua di antaranya bersifat sektoral: UMSP untuk provinsi dan UMSK untuk kabupaten/kota. Keduanya selalu di atas lantai umum wilayahnya, dan bagi pekerja di sektor yang tercantum, itulah lantai yang mengikat — bukan UMP atau UMK.

Dataset sektoral terbesar yang sudah kami baca ada di Jawa Timur (140 baris di 11 kabupaten/kota, Kepgub 100.3.3.1/938/013/2025) dan DKI Jakarta (61 baris, Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026, seluruhnya di atas UMP-nya); Jawa Tengah menyumbang 44. Seluruh 343 baris sektoral terverifikasi, beserta preminya terhadap lantai umum, ada di indeks premi upah sektoral.

Papan cakupan sumber

Berapa banyak yang sebenarnya sudah kami verifikasi, per provinsi dan per jenis upah minimum. Tabel ini ada supaya peringkat dan grafik di halaman ini tidak terbaca seolah-olah nasional dan lengkap ketika ia belum.

Papan cakupan sumber — 38 provinsi × empat jenis upah minimum. Sel bertanda “—” berarti belum kami periksa, bukan berarti nilainya nol dan bukan berarti daerah itu tidak menetapkannya. Kolom terakhir adalah tanggal pemeriksaan terakhir kami.
ProvinsiUMPUMKUMSPUMSK Sumber resmiStatus verifikasiTerakhir diperiksa
Aceh NOT YET VERIFIED
Sumatera Utara NOT YET VERIFIED
Sumatera Barat NOT YET VERIFIED
Riau NOT YET VERIFIED
Jambi NOT YET VERIFIED
Sumatera Selatan NOT YET VERIFIED
Bengkulu NOT YET VERIFIED
Lampung Rp3.047.734 1 daerah (sebagian) 1 sektor Keputusan Gubernur No. G/865/V.08/HK/2025 VERIFIED
Kepulauan Bangka Belitung NOT YET VERIFIED
Kepulauan Riau NOT YET VERIFIED
DKI Jakarta Rp5.729.876 61 sektor Keputusan Gubernur No. 1142 Tahun 2025 VERIFIED
Jawa Barat NOT YET VERIFIED
Jawa Tengah Rp2.327.386,07 35 daerah 11 sektor 33 baris Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025 VERIFIED
DI Yogyakarta NOT YET VERIFIED
Jawa Timur Rp2.446.880,68 38 daerah SK ketemu, lampiran belum disalin Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/934/013/2025 VERIFIED
Banten SK ketemu, nilai belum dibaca 8 daerah SK ketemu, lampiran belum disalin Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025 VERIFIED
Bali Rp3.207.459 4 daerah (sebagian) 1 sektor 1 baris Keputusan Gubernur Bali No. 1011/03-M/HK/2025 VERIFIED
Nusa Tenggara Barat NOT YET VERIFIED
Nusa Tenggara Timur NOT YET VERIFIED
Kalimantan Barat NOT YET VERIFIED
Kalimantan Tengah NOT YET VERIFIED
Kalimantan Selatan NOT YET VERIFIED
Kalimantan Timur NOT YET VERIFIED
Kalimantan Utara NOT YET VERIFIED
Sulawesi Utara NOT YET VERIFIED
Sulawesi Tengah NOT YET VERIFIED
Sulawesi Selatan NOT YET VERIFIED
Sulawesi Tenggara NOT YET VERIFIED
Gorontalo NOT YET VERIFIED
Sulawesi Barat NOT YET VERIFIED
Maluku NOT YET VERIFIED
Maluku Utara NOT YET VERIFIED
Papua NOT YET VERIFIED
Papua Barat NOT YET VERIFIED
Papua Selatan NOT YET VERIFIED
Papua Tengah NOT YET VERIFIED
Papua Pegunungan NOT YET VERIFIED
Papua Barat Daya NOT YET VERIFIED

Cara membaca label di halaman ini. Fakta sumber = tertulis di dalam dokumen resminya. Hitungan calcuid = aritmetika kami atas angka sumber; rumusnya disebutkan. Analisis calcuid = pengelompokan atau tafsir kami, bukan klasifikasi resmi.

Perbedaan UMP, UMK, dan UMR

Ketiganya sering dipakai bergantian dalam percakapan sehari-hari, padahal hanya dua yang punya dasar hukum saat ini. Tabel berikut memisahkan mana yang masih dipakai peraturan dan mana yang tidak.

Tiga istilah, satu di antaranya sudah tidak dipakai peraturan.
IstilahStatusDitetapkan siapaCakupanBatas penetapan
UMR
Upah Minimum Regional
Istilah lama, tidak dipakai lagi dalam peraturan pengupahan yang berlaku
UMP
Upah Minimum Provinsi
Berlaku — PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) huruf a Gubernur, wajib setiap tahun (Pasal 27 ayat (1)) Seluruh provinsi 21 November tahun berjalan
UMK
Upah Minimum Kabupaten/Kota
Berlaku — Pasal 25 ayat (1) huruf b, dengan syarat tertentu Gubernur, atas rekomendasi bupati/wali kota (Pasal 34 ayat (5)) Satu kabupaten/kota; tidak semua daerah punya 25 November tahun berjalan
UMSP / UMSK
Upah minimum sektoral
Berlaku — Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d; UMSP kini wajib (Pasal 35A ayat (1)) Gubernur, untuk sektor tertentu Sektor dengan KBLI 5 digit, lebih dari satu perusahaan skala menengah/besar, dan karakteristik serta risiko kerja yang berbeda Mengikuti UMP/UMK-nya

Konsekuensi praktisnya satu kalimat: kalau daerah Anda punya UMK, itulah angka yang mengikat; kalau tidak, yang mengikat adalah UMP. Bali menunjukkan kedua keadaan itu sekaligus — empat kabupaten/kota punya UMK, lima sisanya dinyatakan memakai UMP di dalam pengumuman yang sama. Kalkulator kami memilihkan yang benar begitu daerahnya dipilih.

UMP dan UMK tertinggi dan terendah di Indonesia

Peringkat di bawah ini disusun hanya dari angka yang SK-nya sudah kami baca. Ia belum peringkat nasional yang utuh, dan halaman ini mengatakannya daripada menyajikan urutan yang terlihat lengkap tetapi separuhnya tidak dapat ditelusuri.

UMK 2026 tertinggi dan terendah di antara 90 kabupaten/kota yang SK-nya sudah dibaca.
#Kabupaten/KotaProvinsiUMK 2026
1Kota CilegonBantenRp5.469.922,59
2Kota TangerangBantenRp5.399.405,69
3Kota SurabayaJawa TimurRp5.288.796
4Kota Tangerang SelatanBantenRp5.247.870
5Kabupaten TangerangBantenRp5.210.377
… 76 baris di antaranya …
82Kabupaten RembangJawa TengahRp2.386.305
83Kabupaten BloraJawa TengahRp2.345.695
84Kabupaten SragenJawa TengahRp2.337.700
85Kabupaten WonogiriJawa TengahRp2.335.126
86Kabupaten BanjarnegaraJawa TengahRp2.327.813,08

Jarak antara ujung atas dan ujung bawah tabel itu 2,35 kali lipat: Kota Cilegon Rp5.469.922,59 berbanding Kabupaten Banjarnegara Rp2.327.813,08. Keduanya berada di pulau yang sama.

UMK: upah minimum kabupaten/kota

UMK ditetapkan terpisah dari UMP, oleh gubernur yang sama, tetapi lewat SK yang berbeda dan dengan tenggat yang berbeda. Tiga hal yang paling sering disalahpahami:

Provinsi yang tabel UMK-nya sudah lengkap di situs ini: Jawa Tengah (35 daerah), Jawa Timur (38 daerah), Banten (8 daerah), Lampung (1 daerah), Bali (4 daerah).

Cara menghitung UMP

Sejak PP 49/2025, penyesuaian upah minimum mengikuti dua persamaan yang dikutip di bawah ini persis seperti tertulis di Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5):

UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)

Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE × α)} × UM(t)

Ada satu ketentuan di ayat (9) yang jarang dikutip dan penting: kalau nilai penyesuaiannya nol atau negatif, upah minimum tahun depan sama dengan tahun berjalan. Artinya upah minimum secara nominal tidak pernah turun, bahkan ketika inflasi dan pertumbuhan ekonomi keduanya negatif. Penjelasan istilah per istilah, asal setiap masukan di BPS, dan simulasi tiga skenario α ada di halaman cara menghitung UMP.

Kalau perusahaan membayar di bawah upah minimum

Larangannya tertulis di dalam SK Gubernur itu sendiri, bukan hanya di undang-undang. Diktum SK Banten No. 703 Tahun 2025 berbunyi bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan. Rumusan senada ada di SK provinsi lain.

  1. Pastikan dulu angka mana yang berlaku untuk daerah Anda — UMK bila ada, kalau tidak UMP. Kalkulatornya memilihkan.
  2. Bandingkan upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan gaji yang diterima bersih. Tunjangan tidak tetap, lembur, dan bonus tidak dihitung.
  3. Periksa masa kerja. Di bawah 1 tahun, upah minimum adalah lantainya. Di atas 1 tahun, yang seharusnya berlaku adalah struktur dan skala upah.
  4. Kalau memang di bawah, laporkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempat perusahaan berada. Perselisihan hubungan industrial punya jalurnya sendiri; lihat catatan kami tentang PHK dan hak-hak yang menyertainya.

Yang tidak dijelaskan oleh angka UMP

Satu angka per provinsi menyembunyikan beberapa hal yang justru menentukan apakah angka itu relevan bagi seseorang:

Pertanyaan yang sering diajukan

Kapan UMP 2027 diumumkan?
Batasnya 21 November 2026 untuk UMP dan 25 November 2026 untuk UMK. Dua tanggal itu berasal dari pasal yang berbeda: UMP dari PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) yang diubah PP 51/2023, UMK dari Pasal 35 ayat (2) yang diubah PP 49/2025. Siklus 2027 adalah siklus pertama yang memakai kedua tenggat itu: untuk 2026 berlaku tenggat peralihan satu kali, yaitu 24 Desember 2025 menurut PP 49/2025 Pasal II.
Berapa UMP 2026 di provinsi saya?
Cari nama provinsi Anda di kolom pencarian pada tabel di atas. Kalau selnya berisi angka, angka itu dibaca dari SK Gubernur yang ditautkan di baris yang sama. Kalau selnya bertuliskan “menunggu SK dibaca”, kami belum memperoleh SK-nya dan tidak mengisinya dari sumber lain. Saat ini 6 dari 38 provinsi sudah terisi.
Apa bedanya UMP, UMK, dan UMR?
UMR adalah istilah lama yang tidak lagi dipakai dalam peraturan. Yang berlaku sekarang: UMP ditetapkan gubernur untuk seluruh provinsi, dan UMK ditetapkan gubernur untuk satu kabupaten/kota atas rekomendasi bupati atau wali kota. Tidak semua kabupaten/kota punya UMK — PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) huruf b menyebutnya berlaku “dengan syarat tertentu”. Kalau daerah Anda tidak punya UMK, yang berlaku adalah UMP.
Siapa yang menetapkan UMP dan UMK?
Gubernur, lewat Keputusan Gubernur. PP 49/2025 Pasal 27 ayat (1) mewajibkan gubernur menetapkan UMP setiap tahun. Untuk UMK, dewan pengupahan kabupaten/kota menghitung, hasilnya disampaikan ke bupati atau wali kota untuk direkomendasikan ke gubernur (Pasal 34 ayat (5)), dan gubernur yang menetapkan. Tidak ada satu pun lembaga pusat yang menerbitkan angkanya.
Apakah upah minimum berlaku untuk semua karyawan?
Tidak. Setiap SK yang kami baca menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Di atas satu tahun, upah mengikuti struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan (PP 36/2021 Pasal 21 sebagaimana diubah PP 49/2025). Jadi upah minimum adalah lantai bagi pekerja baru, bukan patokan untuk semua orang.
Bagaimana kalau UMK lebih tinggi dari UMP?
Itu keadaan yang normal dan memang seharusnya begitu: UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Yang berlaku bagi Anda adalah UMK daerah tempat Anda bekerja. Contoh paling tajam dari data ini: UMK Kota Cilegon Rp5.469.922,59 berada di atas UMP 4 dari 5 provinsi yang SK-nya sudah kami baca.
Apa itu nilai alfa dalam rumus upah minimum?
α adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PP 49/2025 Pasal 26 ayat (6) menetapkan rentangnya 0,50 sampai 0,90, naik dari 0,10–0,30 pada aturan sebelumnya. Nilainya dipilih dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Karena α adalah rentang, dua daerah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi identik masih bisa menetapkan kenaikan yang berbeda.
Apa sanksi kalau perusahaan membayar di bawah upah minimum?
Setiap SK Gubernur yang kami baca memuat larangan itu secara eksplisit. Pengecualiannya sempit: usaha mikro dan kecil boleh menyepakati upah di bawah minimum bersama pekerjanya — rumusan itu ada di diktum SK Banten No. 703 Tahun 2025 dan sejalan dengan PP 36/2021. Pelaporannya ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempat perusahaan berada.
Kenapa tabel di halaman ini tidak lengkap 38 provinsi?
Karena tidak ada register nasional UMP. Setiap provinsi menerbitkan SK-nya di JDIH-nya sendiri, dengan alamat, format, dan cara pencarian yang berbeda-beda, dan sebagian besar berupa PDF pindaian. Agregator nasional jdihn.go.id tidak dapat dijangkau. Kami mengisi sel hanya setelah membaca SK-nya, dan menandai sisanya apa adanya.
Boleh saya pakai ulang tabel dan grafik di halaman ini?
Boleh, termasuk untuk pemberitaan dan laporan, selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber. Datanya juga tersedia sebagai CSV di halaman dataset upah minimum, lengkap dengan nomor dan tanggal SK di setiap barisnya sehingga bisa diperiksa ulang ke dokumen aslinya.

Sumber resmi

Yang tidak kami pakai: daftar UMP dari penyedia perangkat lunak HR, situs agregator, dan artikel berita — termasuk yang tampak lengkap dan rapi. Beberapa di antaranya menyatakan sendiri bahwa angkanya proyeksi atau dibulatkan. Berita boleh menunjukkan ke mana SK-nya harus dicari; ia tidak pernah menjadi sumber angkanya.

Untuk jurnalis & peneliti

Versi dataset2026.08.27
Terakhir diverifikasi
LisensiCC BY 4.0 — cantumkan calcuid.com
Metodologi & skemaHalaman dataset · Metodologi situs
Catatan koreksiLog koreksi terbuka
Koreksi & kontakLaporkan kesalahan

calcuid.com, “Daftar UMP dan UMK Indonesia 2026”, versi 2026.08.27, data per 27 Agustus 2026, https://calcuid.com/upah-minimum/ (CC BY 4.0). Sumber primer tiap baris: Keputusan Gubernur yang bersangkutan; nomor dan tanggalnya tercantum di dalam berkas.

Kalkulator dan data terkait

Deepak Middha

Chartered Accountant · 18 tahun di industri hedge fund

Menyusun dan memeriksa angka di calcuid.com. Setiap nilai upah minimum di halaman ini dibaca dari SK Gubernurnya sendiri; yang SK-nya belum terbaca ditandai, bukan ditebak.

Siapa di balik calcuid → · Cara kami memeriksa angka →

Data diperbarui: Konten ditinjau:

Menemukan angka yang salah atau SK yang belum kami baca? Laporkan kesalahan — koreksinya dicatat terbuka di halaman dataset.