Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 — Daftar 38 Provinsi dan UMK Kabupaten/Kota
UMP 2026 tertinggi yang SK-nya sudah kami baca adalah DKI Jakarta Rp5.729.876 dan terendah Jawa Tengah Rp2.327.386,07 — jaraknya 2,46 kali lipat. Keduanya berlaku 1 Januari–31 Desember 2026. Halaman ini memuat 6 dari 38 UMP dan 90 UMK kabupaten/kota, tiap angka dengan nomor SK Gubernurnya.
Upah minimum 2026
Nilai per bulan
UMP tertinggi — DKI Jakarta
Rp5.729.876
UMP terendah — Jawa Tengah
Rp2.327.386,07
UMK tertinggi — Kota Cilegon
Rp5.469.922,59
UMK terendah — Kabupaten Banjarnegara
Rp2.327.813,08
UMP yang sudah dibaca dari SK-nya
6 dari 38 provinsi
UMK yang sudah dibaca dari SK-nya
90 kabupaten/kota di 5 provinsi
UMP tertinggi yang SK-nya sudah kami baca adalah DKI Jakarta Rp5.729.876
dan yang terendah Jawa Tengah Rp2.327.386,07 — selisihnya 2,46 kali lipat.
Keduanya berlaku 1 Januari–31 Desember 2026. Halaman ini memuat 6 dari 38 UMP dan 90 UMK kabupaten/kota, setiap angka dengan nomor SK Gubernur yang menetapkannya.
Poin penting · data per 27 Agustus 2026
UMP dan UMK punya dua batas tanggal yang berbeda, dan sering tertukar:
UMP paling lambat 21 November (PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023),
UMK paling lambat 25 November (Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025).
Arah pergeserannya pun berlawanan. Kalau 21 November jatuh pada hari Minggu atau
libur, UMP ditetapkan satu hari sebelumnya; kalau 25 November jatuh pada hari Minggu atau
libur, UMK ditetapkan satu hari setelahnya.
Siklus 2026 punya tenggatnya sendiri: 24 Desember 2025. Tenggat 21 dan
25 November di atas TIDAK berlaku untuk 2026. PP 49/2025 Pasal II angka 1 menetapkan tenggat
peralihan satu kali untuk UMP, UMSP, UMK dan UMSK Tahun 2026, dan keempatnya berlaku mulai
1 Januari 2026. Sembilan dari sebelas SK yang kami baca bertanggal pada atau sebelum
tenggat itu.
UMK tertinggi melampaui hampir semua UMP. UMK Kota Cilegon
Rp5.469.922,59 berada di atas UMP 4 dari 5 provinsi yang
terverifikasi; satu-satunya UMP yang masih di atasnya adalah DKI Jakarta
Rp5.729.876.
Rentang α naik, tetapi tidak rata. Dari 0,10–0,30 menjadi
0,50–0,90 (PP 49/2025 Pasal 26 ayat (6)): ujung bawahnya naik 5 kali,
ujung atasnya 3 kali. Menyebutnya “naik tiga kali lipat” hanya benar
untuk ujung atasnya.
Upah minimum hanya mengikat pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Di atas itu yang berlaku adalah struktur dan skala upah perusahaan.
Status penetapan
Tahun yang berlaku hari ini2026 · sejak 1 Januari 2026
SK UMP yang sudah kami baca6 dari 38 provinsi
Tabel UMK lengkap5 provinsi, 90 kabupaten/kota
Baris upah sektoral343 terverifikasi dari 6 provinsi
Batas penetapan UMP21 November tahun berjalan (PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023)
Batas penetapan UMK25 November tahun berjalan (PP 36/2021 Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025)
Terakhir diperbarui27 Agustus 2026
Daftar UMP 2026 38 provinsi
UMP 2026 di 38 provinsi, diurutkan dari yang tertinggi. Setiap nilai memuat nomor SK Gubernur yang menetapkannya; sel tanpa nilai berarti SK-nya belum kami baca, bukan berarti angkanya nol. 6 dari 38 sudah terisi.
6 dari 38 baris yang tampil sudah terisi.
Tabel ini sengaja diterbitkan sebagian besar kosong: kerangkanya menunjukkan standar yang harus dipenuhi
setiap sel sebelum diisi, dan angka yang tidak lolos standar itu tidak ditulis.
96 baris, UTF-8, pemisah koma, tanggal format ISO.
Skema dan catatan koreksinya di halaman dataset.
UMP 2026 yang sudah terverifikasi
Grafik ini hanya memuat provinsi yang SK-nya sudah kami baca. Ia sengaja tidak diisi sampai 38 batang —
batang yang tidak punya SK di belakangnya akan membuat grafiknya terlihat lengkap padahal tidak.
Grafik ini bebas dimuat ulang — di media, laporan, atau materi ajar —
selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber. Angkanya berasal dari SK Gubernur yang
ditautkan di tabel di atas, bukan dari ringkasan pihak ketiga.
Linimasa regulasi upah minimum 2026
Satu hal yang sering salah dikutip: tenggat November tidak berlaku untuk siklus 2026.
PP 49/2025 Pasal II menetapkan tenggat peralihan satu kali, dan tabel ini menempatkan setiap SK yang sudah
kami baca terhadap tenggat itu.
Linimasa regulasi upah minimum 2026. Kolom jarak ke tenggat peralihan adalah
hitungan calcuid atas tanggal yang tertulis di tiap dokumen — bukan penilaian
hukum atas dokumennya. Satuan: hari.
Tanggal
Peristiwa
Rujukan
Jarak ke tenggat peralihan (hari)
PP 49/2025 ditetapkan dan diundangkan
LN 2025 No. 187, TLN No. 7148
—
Keputusan Gubernur Bali No. 1011/03-M/HK/2025 — Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2026
—
-5 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. G/865/V.08/HK/2025 — Penetapan Upah Minimum Provinsi Lampung dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Lampung Tahun 2026
—
-2 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. 1142 Tahun 2025 — Upah Minimum Provinsi Tahun 2026
—
-1 (sebelum)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/934/013/2025 — Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2026
—
-1 (sebelum)
Keputusan Gubernur Bali No. 1021/03-M/HK/2025 — Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026
—
-1 (sebelum)
Tenggat peralihan satu kali untuk UMP, UMSP, UMK dan UMSK Tahun 2026
PP 49/2025 Pasal II angka 1 huruf a dan b
—
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/504 Tahun 2025 — Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
—
0 (tepat)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/505 Tahun 2025 — Upah Minimum Kabupaten/Kota pada 35 Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
—
0 (tepat)
Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/937/013/2025 — Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2026
—
0 (tepat)
Keputusan Gubernur Banten No. 703 Tahun 2025 — Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2026
—
0 (tepat)
Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/877/V.08/HK/2025 — Penetapan Upah Minimum Kabupaten Mesuji Tahun 2026
—
+5 (setelah)
Seluruh upah minimum Tahun 2026 mulai berlaku
PP 49/2025 Pasal II angka 1 huruf c
+8 (setelah)
Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 — Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026
—
+27 (setelah)
Tenggat normal UMP 2027
PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) jo. PP 51/2023
—
Tenggat normal UMK 2027
PP 36/2021 Pasal 35 ayat (2) jo. PP 49/2025
—
Dua dokumen bertanggal setelah tenggat peralihan.
SK UMK Kabupaten Mesuji (29 Desember 2025) dan SK UMSP DKI Jakarta (20 Januari 2026). SK DKI itu
menyatakan sendiri pada diktum KETUJUH bahwa ia “mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026”. Kami mencatat tanggal dan bunyi
aturannya; menilai akibat hukum keterlambatan bukan kewenangan kami dan tidak kami lakukan.
Upah minimum sektoral: lantai di atas UMP dan UMK
Upah minimum bukan satu angka per daerah. PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) menyebut empat
jenis, dan dua di antaranya bersifat sektoral: UMSP untuk provinsi dan UMSK untuk kabupaten/kota. Keduanya
selalu di atas lantai umum wilayahnya, dan bagi pekerja di sektor yang tercantum, itulah lantai
yang mengikat — bukan UMP atau UMK.
Dataset sektoral terbesar yang sudah kami baca ada di Jawa Timur (140 baris
di 11 kabupaten/kota, Kepgub 100.3.3.1/938/013/2025) dan DKI Jakarta (61 baris,
Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026, seluruhnya di atas UMP-nya); Jawa Tengah menyumbang 44.
Seluruh 343 baris sektoral terverifikasi, beserta preminya terhadap lantai umum,
ada di indeks premi upah sektoral.
Papan cakupan sumber
Berapa banyak yang sebenarnya sudah kami verifikasi, per provinsi dan per jenis upah minimum. Tabel ini
ada supaya peringkat dan grafik di halaman ini tidak terbaca seolah-olah nasional dan lengkap
ketika ia belum.
Papan cakupan sumber — 38 provinsi × empat jenis upah minimum. Sel bertanda
“—” berarti belum kami periksa, bukan berarti nilainya nol dan bukan
berarti daerah itu tidak menetapkannya. Kolom terakhir adalah tanggal pemeriksaan terakhir kami.
Cara membaca label di halaman ini.Fakta sumber = tertulis di dalam dokumen resminya.
Hitungan calcuid = aritmetika kami atas angka sumber; rumusnya
disebutkan. Analisis calcuid = pengelompokan atau tafsir kami,
bukan klasifikasi resmi.
Perbedaan UMP, UMK, dan UMR
Ketiganya sering dipakai bergantian dalam percakapan sehari-hari, padahal hanya dua yang punya dasar
hukum saat ini. Tabel berikut memisahkan mana yang masih dipakai peraturan dan mana yang tidak.
Tiga istilah, satu di antaranya sudah tidak dipakai peraturan.
Istilah
Status
Ditetapkan siapa
Cakupan
Batas penetapan
UMR Upah Minimum Regional
Istilah lama, tidak dipakai lagi dalam peraturan pengupahan yang berlaku
—
—
—
UMP Upah Minimum Provinsi
Berlaku — PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) huruf a
Gubernur, wajib setiap tahun (Pasal 27 ayat (1))
Seluruh provinsi
21 November tahun berjalan
UMK Upah Minimum Kabupaten/Kota
Berlaku — Pasal 25 ayat (1) huruf b, dengan syarat tertentu
Gubernur, atas rekomendasi bupati/wali kota (Pasal 34 ayat (5))
Satu kabupaten/kota; tidak semua daerah punya
25 November tahun berjalan
UMSP / UMSK Upah minimum sektoral
Berlaku — Pasal 25 ayat (1) huruf c dan d; UMSP kini wajib (Pasal 35A ayat (1))
Gubernur, untuk sektor tertentu
Sektor dengan KBLI 5 digit, lebih dari satu perusahaan skala menengah/besar, dan karakteristik serta risiko kerja yang berbeda
Mengikuti UMP/UMK-nya
Konsekuensi praktisnya satu kalimat: kalau daerah Anda punya UMK, itulah angka yang mengikat;
kalau tidak, yang mengikat adalah UMP. Bali menunjukkan kedua keadaan itu sekaligus — empat
kabupaten/kota punya UMK, lima sisanya dinyatakan memakai UMP di dalam pengumuman yang sama.
Kalkulator kami memilihkan yang benar begitu daerahnya dipilih.
UMP dan UMK tertinggi dan terendah di Indonesia
Peringkat di bawah ini disusun hanya dari angka yang SK-nya sudah kami baca. Ia belum
peringkat nasional yang utuh, dan halaman ini mengatakannya daripada menyajikan urutan yang terlihat
lengkap tetapi separuhnya tidak dapat ditelusuri.
UMK 2026 tertinggi dan terendah di antara 90 kabupaten/kota yang SK-nya sudah dibaca.
Jarak antara ujung atas dan ujung bawah tabel itu 2,35 kali lipat:
Kota Cilegon Rp5.469.922,59 berbanding Kabupaten Banjarnegara Rp2.327.813,08.
Keduanya berada di pulau yang sama.
UMK: upah minimum kabupaten/kota
UMK ditetapkan terpisah dari UMP, oleh gubernur yang sama, tetapi lewat SK yang berbeda dan dengan
tenggat yang berbeda. Tiga hal yang paling sering disalahpahami:
UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Kalau sebuah daerah menetapkan UMK, angkanya
selalu di atas atau sama dengan UMP provinsinya.
Tidak setiap kabupaten/kota menetapkan UMK. Dari 5 provinsi yang tabel UMK-nya
sudah kami baca, Bali adalah contoh paling jelas: hanya 4 dari 9 kabupaten/kota yang punya UMK.
Sebagian SK memuat kolom tahun sebelumnya, sebagian tidak. Kenaikan dalam persen pada
halaman Banten berasal dari SK-nya sendiri; di provinsi lain kolom itu kosong karena SK tahun sebelumnya
belum kami baca, dan menghitungnya dari angka yang tidak kami periksa akan menerbitkan selisih semu.
Provinsi yang tabel UMK-nya sudah lengkap di situs ini:
Jawa Tengah (35 daerah), Jawa Timur (38 daerah), Banten (8 daerah), Lampung (1 daerah), Bali (4 daerah).
Cara menghitung UMP
Sejak PP 49/2025, penyesuaian upah minimum mengikuti dua persamaan yang dikutip di bawah ini persis
seperti tertulis di Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5):
UM(t+1) = UM(t) + Nilai Penyesuaian UM(t+1)
Nilai Penyesuaian UM(t+1) = {Inflasi + (PE × α)} × UM(t)
Ada satu ketentuan di ayat (9) yang jarang dikutip dan penting: kalau nilai penyesuaiannya nol
atau negatif, upah minimum tahun depan sama dengan tahun berjalan. Artinya upah minimum secara
nominal tidak pernah turun, bahkan ketika inflasi dan pertumbuhan ekonomi keduanya negatif.
Penjelasan istilah per istilah, asal setiap masukan di BPS, dan simulasi tiga skenario α ada di
halaman cara menghitung UMP.
Kalau perusahaan membayar di bawah upah minimum
Larangannya tertulis di dalam SK Gubernur itu sendiri, bukan hanya di undang-undang. Diktum SK Banten
No. 703 Tahun 2025 berbunyi bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMK,
kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan
pekerja/buruh di perusahaan. Rumusan senada ada di SK provinsi lain.
Pastikan dulu angka mana yang berlaku untuk daerah Anda — UMK bila ada, kalau
tidak UMP. Kalkulatornya memilihkan.
Bandingkan upah pokok ditambah tunjangan tetap, bukan gaji yang diterima bersih.
Tunjangan tidak tetap, lembur, dan bonus tidak dihitung.
Periksa masa kerja. Di bawah 1 tahun, upah minimum adalah lantainya. Di atas 1 tahun,
yang seharusnya berlaku adalah struktur dan skala upah.
Kalau memang di bawah, laporkan ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi
tempat perusahaan berada. Perselisihan hubungan industrial punya jalurnya sendiri; lihat
catatan kami tentang PHK dan hak-hak yang menyertainya.
Yang tidak dijelaskan oleh angka UMP
Satu angka per provinsi menyembunyikan beberapa hal yang justru menentukan apakah angka itu relevan
bagi seseorang:
UMP bukan target, ia lantai — dan lantai itu hanya untuk pekerja dengan masa
kerja di bawah 1 tahun.
UMP sering tidak mengikat di daerah yang punya UMK. Di Banten, kedelapan
kabupaten/kota punya UMK sendiri, sehingga UMP provinsinya tidak menjadi upah minimum yang berlaku
di daerah mana pun.
Upah sektoral bisa lebih tinggi. UMSP Bali untuk sektor pariwisata Rp3.267.693
berada di atas UMP Bali, dan UMSK Kabupaten Badung untuk hotel bintang 4 dan 5 lebih tinggi lagi.
α yang benar-benar dipakai hampir tidak pernah dicantumkan. Tidak satu pun SK
yang kami baca menuliskannya. Menghitungnya mundur dari nilai UMP berarti menerbitkan angka yang tidak
tertulis di dokumen mana pun, jadi kolom α di situs ini tetap kosong.
Nilai nominal bukan daya beli. Kenaikan 6% dengan inflasi 3% bukan kenaikan riil 3%;
hitungannya dijelaskan di halaman inflasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Kapan UMP 2027 diumumkan?
Batasnya 21 November 2026 untuk UMP dan 25 November 2026 untuk UMK. Dua tanggal itu berasal dari pasal yang berbeda: UMP dari PP 36/2021 Pasal 29 ayat (1) yang diubah PP 51/2023, UMK dari Pasal 35 ayat (2) yang diubah PP 49/2025. Siklus 2027 adalah siklus pertama yang memakai kedua tenggat itu: untuk 2026 berlaku tenggat peralihan satu kali, yaitu 24 Desember 2025 menurut PP 49/2025 Pasal II.
Berapa UMP 2026 di provinsi saya?
Cari nama provinsi Anda di kolom pencarian pada tabel di atas. Kalau selnya berisi angka, angka itu dibaca dari SK Gubernur yang ditautkan di baris yang sama. Kalau selnya bertuliskan “menunggu SK dibaca”, kami belum memperoleh SK-nya dan tidak mengisinya dari sumber lain. Saat ini 6 dari 38 provinsi sudah terisi.
Apa bedanya UMP, UMK, dan UMR?
UMR adalah istilah lama yang tidak lagi dipakai dalam peraturan. Yang berlaku sekarang: UMP ditetapkan gubernur untuk seluruh provinsi, dan UMK ditetapkan gubernur untuk satu kabupaten/kota atas rekomendasi bupati atau wali kota. Tidak semua kabupaten/kota punya UMK — PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) huruf b menyebutnya berlaku “dengan syarat tertentu”. Kalau daerah Anda tidak punya UMK, yang berlaku adalah UMP.
Siapa yang menetapkan UMP dan UMK?
Gubernur, lewat Keputusan Gubernur. PP 49/2025 Pasal 27 ayat (1) mewajibkan gubernur menetapkan UMP setiap tahun. Untuk UMK, dewan pengupahan kabupaten/kota menghitung, hasilnya disampaikan ke bupati atau wali kota untuk direkomendasikan ke gubernur (Pasal 34 ayat (5)), dan gubernur yang menetapkan. Tidak ada satu pun lembaga pusat yang menerbitkan angkanya.
Apakah upah minimum berlaku untuk semua karyawan?
Tidak. Setiap SK yang kami baca menyatakan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Di atas satu tahun, upah mengikuti struktur dan skala upah yang wajib disusun perusahaan (PP 36/2021 Pasal 21 sebagaimana diubah PP 49/2025). Jadi upah minimum adalah lantai bagi pekerja baru, bukan patokan untuk semua orang.
Bagaimana kalau UMK lebih tinggi dari UMP?
Itu keadaan yang normal dan memang seharusnya begitu: UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP. Yang berlaku bagi Anda adalah UMK daerah tempat Anda bekerja. Contoh paling tajam dari data ini: UMK Kota Cilegon Rp5.469.922,59 berada di atas UMP 4 dari 5 provinsi yang SK-nya sudah kami baca.
Apa itu nilai alfa dalam rumus upah minimum?
α adalah variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PP 49/2025 Pasal 26 ayat (6) menetapkan rentangnya 0,50 sampai 0,90, naik dari 0,10–0,30 pada aturan sebelumnya. Nilainya dipilih dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Karena α adalah rentang, dua daerah dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi identik masih bisa menetapkan kenaikan yang berbeda.
Apa sanksi kalau perusahaan membayar di bawah upah minimum?
Setiap SK Gubernur yang kami baca memuat larangan itu secara eksplisit. Pengecualiannya sempit: usaha mikro dan kecil boleh menyepakati upah di bawah minimum bersama pekerjanya — rumusan itu ada di diktum SK Banten No. 703 Tahun 2025 dan sejalan dengan PP 36/2021. Pelaporannya ke dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi tempat perusahaan berada.
Kenapa tabel di halaman ini tidak lengkap 38 provinsi?
Karena tidak ada register nasional UMP. Setiap provinsi menerbitkan SK-nya di JDIH-nya sendiri, dengan alamat, format, dan cara pencarian yang berbeda-beda, dan sebagian besar berupa PDF pindaian. Agregator nasional jdihn.go.id tidak dapat dijangkau. Kami mengisi sel hanya setelah membaca SK-nya, dan menandai sisanya apa adanya.
Boleh saya pakai ulang tabel dan grafik di halaman ini?
Boleh, termasuk untuk pemberitaan dan laporan, selama mencantumkan calcuid.com sebagai sumber. Datanya juga tersedia sebagai CSV di halaman dataset upah minimum, lengkap dengan nomor dan tanggal SK di setiap barisnya sehingga bisa diperiksa ulang ke dokumen aslinya.
Sumber resmi
PP 49/2025 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua
atas PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (LN 2025 No. 187, TLN No. 7148), ditetapkan dan
diundangkan 17 Desember 2025 — formula upah minimum (Pasal 26 ayat (4) dan (5)), rentang
α 0,50–0,90 (Pasal 26 ayat (6)), batas penetapan UMK 25 November (Pasal 35 ayat (2)),
dan Pasal II yang menetapkan tenggat peralihan 24 Desember 2025 untuk seluruh
upah minimum Tahun 2026.
Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
PP 51/2023 Perubahan pertama atas PP 36/2021 — sumber batas penetapan
UMP 21 November (Pasal 29 ayat (1)). Pasal ini tidak diubah oleh PP 49/2025.
Berkas PDF di JDIH Kemnaker.
SK Gubernur Satu Keputusan Gubernur per provinsi per tahun, diterbitkan di
JDIH provinsi masing-masing. Inilah satu-satunya sumber yang kami pakai untuk mengisi sel
UMP dan UMK. Nomor, tanggal, dan tautan berkasnya ada di setiap baris tabel.
BPS Inflasi dan pertumbuhan ekonomi — dua dari tiga masukan formula.
PP 49/2025 Pasal 26 ayat (10) menyebut datanya bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.
Yang tidak kami pakai: daftar UMP dari penyedia perangkat lunak HR,
situs agregator, dan artikel berita — termasuk yang tampak lengkap dan rapi. Beberapa di antaranya
menyatakan sendiri bahwa angkanya proyeksi atau dibulatkan. Berita boleh menunjukkan ke mana
SK-nya harus dicari; ia tidak pernah menjadi sumber angkanya.
calcuid.com, “Daftar UMP dan UMK Indonesia 2026”,
versi 2026.08.27, data per 27 Agustus 2026, https://calcuid.com/upah-minimum/ (CC BY 4.0).
Sumber primer tiap baris: Keputusan Gubernur yang bersangkutan; nomor dan tanggalnya tercantum di dalam berkas.
Chartered Accountant · 18 tahun di industri hedge fund
Menyusun dan memeriksa angka di calcuid.com. Setiap nilai upah minimum di halaman ini
dibaca dari SK Gubernurnya sendiri; yang SK-nya belum terbaca ditandai, bukan ditebak.