Daftar UMSP dan UMSK 2026 berdasarkan Provinsi, Daerah, dan KBLI

Cara membaca label di halaman ini. Fakta sumber = tertulis di dalam dokumen resminya. Hitungan calcuid = aritmetika kami atas angka sumber; rumusnya disebutkan. Analisis calcuid = pengelompokan atau tafsir kami, bukan klasifikasi resmi.

Indeks Premi Upah Sektoral Indonesia 2026

Satu tabel untuk seluruh baris sektoral yang SK-nya sudah kami baca, lintas provinsi, dengan selisihnya terhadap lantai umum di wilayah yang sama. Hitungan calcuid berlaku untuk dua kolom premi; sisanya fakta sumber. Saringan di bawah bekerja di atas tabel yang sudah tercetak di dalam HTML — mematikan JavaScript tidak menghilangkan satu baris pun.

Unduh indeks premi (CSV)  Unduh dataset upah minimum (CSV)  Indeks premi memuat hanya baris terverifikasi beserta rumus turunannya; dataset baku memuat UMP, UMK, UMSP dan UMSK sekaligus. Skema keduanya dijelaskan di halaman data terbuka.

Temuan Data calcuid

Enam hitungan yang seluruhnya dapat dihasilkan ulang dari CSV di atas. Tidak ada angka di bagian ini yang diketik tangan: semuanya dihitung dari baris yang berstatus VERIFIED, dan baris yang pemetaannya belum tegak dikeluarkan dari setiap hitungan.

1. Premi sektoral tertinggi yang terverifikasi

Selisih terbesar antara upah minimum sektoral dan lantai umum di wilayah yang sama ada di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada KBLI 30200 (Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta): +5,22%, atau Rp133.239 sebulan di atas UMK Rp2.553.221. Sumbernya Keputusan Gubernur No. 100.3.3.1/938/013/2025, halaman lampiran 14.

2. Daerah dengan jarak UMK → UMSK terlebar

Dihitung hanya untuk baris UMSK yang penyebutnya adalah UMK daerah itu sendiri. Satu baris per daerah, memakai premi rupiah terbesar di daerah tersebut.

3. Provinsi dengan kategori upah sektoral terbanyak

4. Sebaran premi upah sektoral

Seluruh 343 baris terverifikasi, diukur terhadap lantai umum di wilayahnya masing-masing.

Median (0,64%) jauh di atas kuartil pertama (0,40%) dan hampir menempel kuartil ketiga (2,95%). Itu bukan sebaran yang melandai: sebagian besar baris menumpuk di beberapa nilai premi yang sama, karena satu SK kerap menetapkan satu besaran untuk puluhan KBLI sekaligus. Angka ini menggambarkan dataset upah sektoral yang sudah kami baca, bukan sebaran upah pekerja Indonesia.

5. Kelompok KBLI yang paling sering muncul

Kategori KBLI yang paling sering muncul di dalam dataset upah minimum sektoral yang sudah diverifikasi calcuid. Ini bukan gambaran struktur ekonomi Indonesia, dan tidak boleh dibaca begitu — ia hanya mencerminkan sektor mana yang kebetulan diatur oleh SK-SK yang sudah kami baca.

6. Sebaran UMK di dalam provinsi

Hanya provinsi yang daftar UMK-nya lengkap menurut SK-nya sendiri. Provinsi yang baru sebagian daerahnya kami baca sengaja tidak dihitung — rasio tertinggi/terendah dari daftar yang belum lengkap tidak berarti apa-apa.

Analisis calcuid berdasarkan SK Gubernur yang telah diverifikasi. Versi dataset 2026.08.27, data per 27 Agustus 2026, 343 baris sektoral terverifikasi dari 6 provinsi. Metodologi · unduh angka yang dipakai (CSV).

Grafik

Setiap grafik dihasilkan dari dataset yang sama dengan tabel di atas, membawa tabel angkanya sendiri, dan menautkan CSV-nya. Tidak ada grafik yang punya angka sendiri.

Sektor mana yang boleh punya upah minimum sendiri

PP 49/2025 Pasal 35B ayat (2) menetapkan tiga kriteria, dan Pasal 35A ayat (1) menjadikan penetapan UMSP sebagai kewajiban gubernur, bukan pilihan:

1. kategori usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 5 (lima) digit
2. terdapat lebih dari 1 (satu) Perusahaan pada sektor yang bersangkutan dengan skala usaha menengah dan/atau besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah
3. memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya

Angka mana yang sebenarnya berlaku

Upah minimum bukan satu angka per daerah. PP 49/2025 Pasal 25 ayat (1) menyebut empat jenis, dan yang mengikat seorang pekerja adalah yang paling sesuai dengan wilayah dan sektornya.

1. Lokasi kerja. Tempat Anda bekerja, bukan tempat tinggal atau kantor pusat perusahaan.
2. Ada UMK di daerah itu? Kalau ada, UMK menggantikan UMP sebagai lantai wilayah. Kalau tidak, lantai wilayahnya UMP.
3. Sektor perusahaan punya UMSK atau UMSP? Kalau sektor Anda tercantum di SK sektoral dan syaratnya terpenuhi, lantainya naik lagi ke angka sektoral itu.
4. Skala usaha. Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari ketentuan upah minimum dengan aturannya sendiri (PP 36/2021 Pasal 36–38).

Jawa Tengah menuliskan prinsip “ambil yang lebih tinggi” di dalam SK-nya sendiri: diktum KELIMA Kepgub 100.3.3.1/504 Tahun 2025 menyatakan bila nilai UMP/UMSP lebih kecil daripada UMK/UMSK, yang berlaku adalah UMK/UMSK.

Apa yang belum ada di sini

Pertanyaan yang sering diajukan

Sumber resmi

Untuk jurnalis & peneliti

Halaman terkait