Halaman ini memuat semuanya yang dibutuhkan untuk memakai data kami di dalam sebuah artikel: format sitasi siap salin, daftar lengkap berkas data, kontak redaksi, dan kebijakan koreksi. Ada ringkasan bahasa Inggris di bagian bawah untuk redaksi internasional.
Apa yang kami terbitkan
calcuid menerbitkan seri angka yang ditetapkan oleh lembaga resmi Indonesia, disusun ulang menjadi bentuk yang bisa dibaca mesin dan diperiksa manusia. Kami tidak memproduksi data primer; kami memindahkan data primer dari PDF, lampiran pindaian, dan arsip regulasi ke dalam tabel dan grafik yang bisa dikutip.
| Klaster | Isi | Sumber primer | Kadensi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kurs pajak | 594 KMK kurs pajak mingguan, 25 mata uang, 2015–2026; JISDOR harian USD/IDR 2014–2026; selisih mingguan antara keduanya | Kemenkeu (DJSEF) · Bank Indonesia | Mingguan (KMK) · harian (JISDOR) | Terverifikasi |
| Tarif TER PPh 21 | 125 lapisan tarif efektif bulanan (Kategori A/B/C) + tarif harian + tarif Pasal 17 | Lampiran PP 58/2023 · PMK 168/2023 · UU 7/2021 | Saat peraturannya berubah | Terverifikasi |
| Iuran BPJS Ketenagakerjaan | Tarif JHT, JP, JKK (5 kelompok risiko), JKM; batas upah dan manfaat JP | PP 44/2015 · PP 45/2015 · PP 46/2015 · surat BPJS TK B/1226/022026 | Tahunan (batas upah JP) · lainnya saat PP berubah | Terverifikasi sebagian — batas upah 2016–2024 belum diperoleh |
| Iuran & denda BPJS Kesehatan | Iuran PBPU per kelas, persentase PPU, batas atas/bawah upah, aturan denda pelayanan | Perpres 82/2018 jo. 64/2020 jo. 59/2024 · PMK 51/2024 | Saat Perpres berubah | Terverifikasi |
| Upah minimum | UMP, UMK, UMSP dan UMSK 2026 dengan nomor SK per baris — 455 baris di skema baku | SK Gubernur per provinsi (38 JDIH terpisah) | Tahunan (batas 21 November untuk UMP, 25 November untuk UMK) | Terverifikasi sebagian — 6 dari 38 UMP terbaca, sisanya ditandai |
| Inflasi kabupaten/kota | Inflasi tahunan, tahun kalender, dan IHK untuk 150 kabupaten/kota (2022=100), 32 bulan | BPS | Bulanan | Terverifikasi |
Dua klaster terakhir sengaja diterbitkan tanpa angka. Alasannya, dan apa yang dibutuhkan untuk mengisinya, dijelaskan di /metodologi/. Kalau kamu memegang salah satu dokumen yang kami cari, kabari kami.
Cara mengutip kami
Pakai salah satu bentuk berikut. Keduanya menyebutkan tanggal akses karena beberapa seri kami bertambah setiap minggu.
Bahasa Indonesia
calcuid, “Kurs pajak mingguan (KMK)”, calcuid.com, diperbarui 15 September 2026, diakses [tanggal akses], https://calcuid.com/kurs/pajak/
English
calcuid, “Weekly tax exchange rates (KMK),” calcuid.com, updated 11 August 2026, accessed [access date], https://calcuid.com/kurs/pajak/
Dalam teks berita
…menurut kompilasi calcuid atas KMK kurs pajak Kementerian Keuangan dan kurs referensi JISDOR Bank Indonesia.
Setiap halaman data punya bagian “Cara mengutip halaman ini” di bagian bawah, dengan tombol salin dan tanggal yang sudah terisi untuk halaman tersebut. Kalau kamu mengutip satu halaman saja, pakai yang itu — bukan yang di atas.
Kalau kamu mengutip angka aslinya, bukan olahan kami — misalnya besaran iuran JHT 5,7% — sebutkan peraturannya (PP 46/2015), bukan kami. Kami menyediakan tautan langsung ke setiap dokumen sumber pada bagian “Sumber” di tiap halaman, justru supaya itu mudah dilakukan. calcuid pantas disebut ketika yang kamu pakai adalah kompilasi, perbandingan, atau perhitungan turunannya.
Lisensi: apa yang boleh dimuat ulang
Grafik (PNG), tabel, dan berkas CSV di calcuid dilisensikan Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Lisensi ini juga dinyatakan di dalam Dataset JSON-LD setiap halaman data, jadi bisa dibaca mesin.
Boleh, tanpa meminta izin lebih dulu:
- Memuat ulang grafik PNG kami di artikel cetak maupun daring, termasuk media berbayar.
- Mengunduh CSV dan menghitung ulang, memfilter, atau membuat grafik sendiri darinya.
- Mengubah ukuran, memotong, atau menerjemahkan label grafik.
- Memakainya dalam laporan riset, skripsi, materi ajar, dan bahan presentasi.
Syaratnya satu: sebutkan calcuid.com sebagai sumber, dengan tautan bila medianya daring. Kalau kamu mengubah datanya, sebutkan bahwa data telah diubah.
Yang tidak dicakup lisensi ini: logo dan nama calcuid, isi naratif halaman (teks artikelnya), dan dokumen resmi pihak ketiga yang kami tautkan — dokumen pemerintah tunduk pada ketentuan penerbitnya masing-masing, bukan pada lisensi kami.
Akses data massal — seluruh CSV
Semua berkas di bawah ini adalah CSV UTF-8 dengan baris kepala, langsung dari URL-nya, tanpa pendaftaran dan tanpa kunci API. Berkas-berkas ini sengaja dikecualikan dari sitemap.xml dan dilayani dengan X-Robots-Tag: noindex — supaya tidak bersaing di hasil pencarian dengan halaman yang menjelaskannya. Menautkannya dari artikel tetap boleh dan tetap berfungsi.
| Berkas | Isi | Baris | Halaman penjelas |
|---|---|---|---|
| kurs-pajak-mingguan-lengkap.csv | Kurs pajak mingguan, 25 mata uang, dengan nomor KMK per baris | 594 | /kurs/pajak/ |
| kurs-pajak-usd-vs-jisdor.csv | Kurs pajak USD vs rerata JISDOR pada minggu berlaku yang sama, plus selisih persen | 594 | /kurs/pajak/ |
| jisdor-harian.csv | Kurs referensi JISDOR USD/IDR harian, 2014–2026 | 3.072 | /kurs/pajak/ |
| ter-pph21.csv | Seluruh 125 lapisan TER bulanan (A/B/C) dan tarif harian | 127 | /pajak/tarif-ter/ |
| iuran-program.csv | Tarif JHT, JP, JKK, JKM per komponen, dengan sumber dan tanggal berlaku | 22 | /bpjs-ketenagakerjaan/iuran/ |
| inflasi-kota.csv | Inflasi tahunan, tahun kalender, dan IHK per kabupaten/kota per bulan (2022=100) | 4.832 | /inflasi/kota/ |
| upah-minimum-sektoral-indonesia-2026.csv | Upah minimum sektoral (UMSP dan UMSK) 2026 per kode KBLI, dengan syarat menurut SK, halaman lampirannya, dan premi terhadap upah minimum umum | 359 | /upah-minimum/umsp-umsk/ |
| ump-umk-indonesia.csv | UMP dan UMK 2026 dengan nomor SK Gubernur, tanggal penetapan, dan tautan berkasnya per baris | 96 | /data/upah-minimum/ |
| iuran-denda.csv | Iuran BPJS Kesehatan per segmen dan parameter denda pelayanan, dengan pasal sumbernya per baris | 20 | /bpjs-kesehatan/ |
Konvensi kolom
Semua berkas memakai pemisah koma, kutip ganda untuk sel yang memuat koma, titik sebagai pemisah desimal, tanggal ISO YYYY-MM-DD, UTF-8 tanpa BOM, dan akhir baris LF. Sel kosong berarti nilainya sengaja tidak dimuat karena belum tertelusur ke sumber primer — bukan nol.
| Kolom | Arti |
|---|---|
segmen / program | Kunci kelompok, huruf kecil dengan garis bawah: pbpu, ppu, reaktivasi, denda_pelayanan. Kunci mesin, bukan label tampilan. |
komponen | Nama angkanya di dalam kelompok itu. |
nilai | Selalu numerik. Persentase ditulis sebagai proporsi (0,05 = 5%). Nilai ya/tidak ditulis 1/0 dengan satuan boolean_0_1. |
satuan | Satuan nilainya, mis. rupiah_per_bulan, proporsi_upah, bulan, boolean_0_1. |
dibayar_oleh | Salah satu dari: peserta, pemberi_kerja, pemerintah, pekerja, peserta+pemerintah, pekerja+pemberi_kerja, atau - bila baris itu bukan iuran yang dibayar siapa pun (misalnya sebuah batas). |
sumber | ID peraturan, dipisah spasi bila lebih dari satu. |
pasal | Pasal dan ayat yang menetapkan angka itu — bukan sekadar nama lembaganya. |
berlaku_dari | Kapan nilainya mulai berlaku, bukan kapan peraturan terakhirnya terbit. |
sumber_perubahan_terakhir | Tanggal peraturan terakhir yang mengubah atau menyatakan ulang nilai itu. Berbeda dari berlaku_dari ketika sebuah peraturan baru hanya mencetak ulang pasal lama. |
diverifikasi | Kapan kami terakhir mencocokkan baris itu ke dokumen sumbernya. |
CSV upah minimum akhirnya ada, dan sebagian besar tetap kosong dengan sengaja: ump-umk-indonesia.csv memuat 96 baris — 6 dari 38 UMP dan 90 UMK — masing-masing dengan nomor SK Gubernur dan tautan berkasnya. Skema baku yang lebih baru, upah-minimum-indonesia-2026.csv, memuat 455 baris UMP, UMK, UMSP dan UMSK sekaligus. Provinsi yang SK-nya belum kami baca tidak muncul sebagai baris bernilai nol; skema dan lubangnya dijelaskan di halaman datasetnya.
Sebelum 11 Agustus 2026, kolom berlaku_dari berisi tanggal peraturan pengubahnya, bukan tanggal nilainya berlaku — sehingga batas upah PPU Rp12 juta tampak “berlaku sejak 2024” padahal berlaku sejak 2020. Kedua tanggal kini dipisah menjadi dua kolom. iuran-program.csv juga mendapat kolom diverifikasi supaya kedua berkas BPJS memakai konvensi yang sama.
Kenapa angka kami bisa berbeda dari angka di berita
Kalau kamu membandingkan halaman kami dengan pemberitaan dan menemukan selisih, kemungkinan besar penyebabnya salah satu dari empat hal berikut. Ini bukan pembelaan — ini daftar tempat yang layak diperiksa lebih dulu, di kedua sisi.
- Kami mengutip pasal yang berlaku, bukan pasal yang paling sering dikutip. Contoh terkuat: batas denda pelayanan BPJS Kesehatan. Ratusan artikel menyebut Rp30 juta. Angka itu ada di Pasal 42 ayat (6a) Perpres 59/2024 — aturan peralihan khusus tahun 2020 dengan tarif 2,5%. Batas yang berlaku sekarang adalah Rp20 juta, di ayat (6) huruf b, dengan tarif 5%. Kami memuat Rp20 juta dan menjelaskan asal-usul Rp30 juta.
- Kami memakai tanggal berlaku, bukan tanggal terbit berita. Batas upah Jaminan Pensiun 2026 (Rp11.086.300) berlaku sejak 1 Maret 2026 dan manfaatnya sejak 1 Februari 2026 — dua tanggal berbeda di dalam satu surat yang sama.
- Kurs pajak bukan kurs pasar. Kurs pajak ditetapkan mingguan lewat KMK dan itulah yang mengikat untuk nilai pabean, PPN impor, dan PPnBM. Ia bisa jauh dari kurs pasar: dari 594 minggu yang kami kumpulkan, 111 minggu (18,7%) menyimpang 1% atau lebih, dan pada minggu 18–24 Maret 2020 kurs pajak berada 9,27% di bawah JISDOR.
- Kami tidak membulatkan dan tidak memproyeksikan. Kalau sebuah nilai belum ditetapkan, halaman kami kosong dan berlabel “belum terverifikasi”. Beberapa tabel yang beredar mengisi sel semacam itu dengan proyeksi — beberapa di antaranya menyatakan sendiri bahwa angkanya proyeksi, di bagian yang jarang ikut terkutip.
Menemukan selisih yang tidak masuk ke salah satu dari empat kategori itu? Itu kemungkinan besar kesalahan kami. Lihat bagian berikutnya.
Melaporkan kesalahan, dan kebijakan koreksi kami
Kirim ke hello@calcuid.com dengan subjek “Koreksi”. Sertakan URL halamannya, angka yang dipersoalkan, dan dokumen atau nomor peraturan yang menurutmu benar.
Yang kami lakukan setelahnya:
- Balasan pertama dalam 2 hari kerja. Kalau laporanmu terkait tenggat pemberitaan, tulis tenggatnya di subjek dan kami dahulukan.
- Kesalahan faktual diperbaiki lebih dulu, dijelaskan kemudian. Angka yang salah diganti begitu dokumen sumbernya diperiksa; catatan koreksinya menyusul di halaman yang sama.
- Koreksi dicatat terbuka di /metodologi/ dengan tanggal, isi perubahan, dan alasannya. Kami tidak mengedit angka tanpa jejak.
- Kalau kamu sudah terlanjur menerbitkan angka kami yang salah, katakan — kami akan memberimu keterangan tertulis tentang apa yang berubah dan sejak kapan, supaya bisa kamu pakai di catatan koreksimu.
Kontak
- Redaksi dan permintaan data: hello@calcuid.com
- Waktu tanggapan: balasan pertama dalam 2 hari kerja (WIB), lewat hello@calcuid.com.
- Penanggung jawab isi: calcuid — siapa di baliknya.
- Penerbit: Wealth Building Academy LLC, Naperville, Illinois, Amerika Serikat.
- Cara kami memeriksa angka: Metodologi & Sumber.
Butuh potongan data yang belum ada dalam bentuk CSV — misalnya satu mata uang saja lintas sebelas tahun, atau seri dalam format tertentu? Mintalah. Kalau datanya sudah ada di tangan kami, mengirimkannya hanya soal beberapa menit.
In English — summary for international desks
What calcuid is. An independent Indonesian reference site that compiles figures set by Indonesian authorities — tax regulations, social-security rules, statutory exchange rates — into machine-readable tables and charts. We do not produce primary data. Every figure traces to the issuing body: Kemenkeu, Bank Indonesia, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, and provincial governors' decrees.
Licence. All charts, tables and CSV files are published under CC BY 4.0. You may republish them — in print, online, or behind a paywall — provided you credit calcuid.com and link to it where the medium allows. No permission request, no fee, no embargo. Site logos and narrative article text are excluded; third-party government documents we link to remain under their own publishers' terms.
Chart PNGs are self-attributing. Title, series names, source and data date are rendered into the image file. A downloaded chart can be dropped straight into a story and still carries its provenance if it is later cropped or reshared.
Bulk data. Every CSV listed in the table above is a direct download — UTF-8, header row, no registration, no API key. They are excluded from our sitemap and served noindex so they do not compete with the pages that explain them; linking to them from an article is fine.
Why our numbers may differ from wire copy. Four recurring causes, in order of how often they bite:
- We cite the operative article, not the most-quoted one. The BPJS Kesehatan service-penalty cap is widely reported as Rp30 million. That figure sits in Article 42(6a) of Perpres 59/2024 — a transitional rule for the year 2020 at a 2.5% rate. The operative cap is Rp20 million, Article 42(6)(b), at 5%.
- We date by effect, not by publication. The 2026 pension wage ceiling took effect 1 March 2026; the benefit floor and cap in the same circular took effect 1 February 2026.
- The statutory tax exchange rate is not the market rate. Across 594 weeks, 111 (18.7%) diverge from Bank Indonesia's JISDOR by 1% or more; in the week of 18–24 March 2020 the binding rate was 9.27% below the market.
- We do not round or project. Where a value has not been set, our cell is blank and labelled unverified rather than filled from a vendor table.
Corrections. Email hello@calcuid.com with the URL, the disputed figure and the document you believe is correct. First reply within two business days at hello@calcuid.com; state your deadline in the subject line and we will prioritise it. Factual errors are fixed first and logged publicly at /metodologi/ with the date and the reason.
Who publishes this. calcuid, published by Wealth Building Academy LLC, Naperville, Illinois, USA. Editorial contact: hello@calcuid.com. calcuid is not affiliated with any Indonesian government body.
One caveat worth stating plainly. Two of our pages — provincial minimum wages and provincial inflation — currently carry no figures at all. Indonesian minimum wages are set by 38 separate gubernatorial decrees published in 38 separate legal databases, and BPS refuses anonymous automated access to its statistics tables. Rather than fill those pages from HR-vendor listings or news round-ups, we publish the method and leave every cell marked unverified. If a story needs those numbers, the decrees themselves are the source, and we would rather point you there than hand you something we cannot stand behind.