BPJS Kesehatan (JKN)

BPJS Kesehatan adalah badan yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — menanggung biaya berobat, rawat jalan, dan rawat inap sesuai ketentuan. Halaman ini menjelaskan jenis peserta, besaran iuran 2026, status kelas/KRIS, arti nonaktif, dan denda pelayanan — plus kalkulator untuk menghitung sendiri. calcuid bukan situs resmi BPJS; informasinya perkiraan yang diverifikasi 11 Agustus 2026.

Kalkulator BPJS Kesehatan

Kalkulator IuranIuran mandiri per kelas & potongan karyawan (1% pekerja + 4% pemberi kerja). Kalkulator Tunggakan & DendaEstimasi tunggakan untuk aktif kembali + denda pelayanan rawat inap.

Mulai dari kebutuhanmu

BPJS Kesehatan vs BPJS Ketenagakerjaan

Keduanya sering tertukar, padahal lembaga berbeda dengan manfaat berbeda.

	BPJS Kesehatan	BPJS Ketenagakerjaan
Menanggung	Biaya kesehatan (JKN)	JHT, JP, JKK, JKM, JKP
Untuk apa	Berobat, rawat jalan, rawat inap	Hari tua, pensiun, kecelakaan & risiko kerja
Kartu	Kartu JKN-KIS / Mobile JKN	Kartu Peserta (KPJ) / JMO

Jenis peserta: PBI, PBPU/BP, dan PPU

PBI (Penerima Bantuan Iuran): iurannya dibayar pemerintah lewat APBN/APBD. Peserta tidak membayar sendiri.
PBPU / mandiri & BP (Bukan Pekerja): membayar iuran sendiri sesuai kelas yang dipilih (Kelas 1/2/3).
PPU (Pekerja Penerima Upah): karyawan; iuran 5% dari upah yang dilaporkan — 1% dipotong pekerja, 4% dibayar pemberi kerja.

Besaran iuran 2026 (ringkas)

Peserta	Iuran
Mandiri Kelas 1	Rp150.000 / orang / bulan
Mandiri Kelas 2	Rp100.000 / orang / bulan
Mandiri Kelas 3	Rp35.000 / orang / bulan (setelah subsidi Rp7.000)
Karyawan (PPU)	5% dari upah (maks upah Rp12.000.000) — 1% pekerja + 4% pemberi kerja

Hitung iuranmu sendiri →

Tanggungan keluarga

Untuk PPU, iuran 5% menanggung sampai 5 jiwa: peserta, satu pasangan, dan maksimal tiga anak. Anggota keluarga tambahan (anak keempat, orang tua, mertua) dikenakan iuran tambahan 1% per orang yang dibayar pekerja. Untuk peserta mandiri, setiap anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga umumnya wajib didaftarkan dan membayar sesuai kelas yang sama.

Anak yang ditanggung sebagai anggota keluarga PPU umumnya memenuhi syarat berikut:

Tidak atau belum pernah menikah.
Tidak memiliki penghasilan sendiri.
Berusia di bawah 21 tahun; atau
Dapat berlanjut sampai di bawah 25 tahun bila masih menempuh pendidikan formal, dengan bukti yang disyaratkan.

Status kelas & KRIS

Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diatur Perpres 59/2024 adalah standar fasilitas ruang rawat inap (12 kriteria), diterapkan secara bertahap oleh rumah sakit. Ada dua hal yang penting dibedakan:

Standar ruangan (KRIS) — mengatur kualitas kamar rawat inap, bukan besaran uang.
Besaran iuran peserta — sampai 11 Agustus 2026 masih memakai angka Kelas 1, 2, dan 3 sesuai Perpres 64/2020.

Perubahan standar ruangan tidak otomatis membuktikan besaran iuran ikut berubah. calcuid akan memperbarui angka bila ada penetapan besaran iuran baru.

Arti "nonaktif" dan cara aktif kembali

Kartu nonaktif berarti tidak bisa dipakai untuk layanan, biasanya karena menunggak iuran (atau berhenti kerja untuk peserta PPU). Untuk aktif kembali, tunggakan dilunasi. Untuk proses pembayaran melalui sistem BPJS Kesehatan, bulan tunggakan yang diperhitungkan dibatasi sesuai ketentuan hingga maksimal 24 bulan; tagihan bulan berjalan juga dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar, jadi periksa nominal resmi di Mobile JKN. Setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas, status biasanya aktif dalam 1×24 jam. Tunggakan 4–24 bulan untuk peserta PBPU/mandiri & BP dapat dicicil lewat program REHAB di Mobile JKN.

Beda tunggakan dan denda pelayanan

Tunggakan adalah iuran yang belum dibayar dan wajib dilunasi untuk aktif kembali. Denda pelayanan berbeda: hanya muncul jika peserta rawat inap tingkat lanjut dalam 45 hari setelah aktif kembali, sebesar 5% × perkiraan biaya INA-CBG × bulan tunggakan (maks 12 bulan), paling tinggi Rp20 juta menurut Perpres 59/2024. Tidak ada denda keterlambatan bulanan 2%. Untuk karyawan (PPU), denda ini ditanggung pemberi kerja. Hitung tunggakan & denda →

Yang bisa dilakukan lewat Mobile JKN

Cek status kepesertaan dan tagihan.
Bayar iuran dan ajukan cicilan REHAB.
Ubah data, kelas, dan fasilitas kesehatan (sesuai ketentuan).
Ambil nomor antrean dan skrining kesehatan.

calcuid tidak terhubung ke data BPJS — semua tindakan resmi dilakukan lewat Mobile JKN atau kantor BPJS Kesehatan.

Sumber & verifikasi

Terakhir diverifikasi: 11 Agustus 2026.

Perpres No. 64 Tahun 2020 — nominal iuran dan iuran PPU (Pasal 34), serta batas 24 bulan tunggakan untuk reaktivasi.
PMK No. 51 Tahun 2024 — bantuan iuran peserta PBPU/BP Kelas 3.
Perpres No. 82 Tahun 2018 (beserta perubahannya) — kepesertaan & tanggungan keluarga.
Perpres No. 59 Tahun 2024 — perubahan ketiga: menulis ulang Pasal 42 dan menurunkan batas denda menjadi Rp20 juta (satu-satunya angka Pasal 42 yang berubah), mengubah batas bawah upah PPU (Pasal 32 ayat (2)–(4), acuan UMK → UMP), dan menyisipkan Kelas Rawat Inap Standar/KRIS (Pasal 103B). Batas atas upah Rp12 juta di Pasal 32 ayat (1) tidak diubah.
Panduan REHAB (Mobile JKN) — BPJS Kesehatan — cicilan tunggakan PBPU/BP.
BPJS Kesehatan — informasi resmi & Mobile JKN.

Pertanyaan yang sering ditanya

Apa beda BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan?

BPJS Kesehatan mengelola jaminan kesehatan (JKN) untuk biaya berobat dan rawat inap. BPJS Ketenagakerjaan mengelola jaminan ketenagakerjaan seperti JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP. Keduanya lembaga berbeda dengan iuran dan manfaat berbeda.

Apa itu peserta PBI, PBPU, dan PPU?

PBI adalah peserta yang iurannya dibayar pemerintah (bantuan). PBPU/mandiri adalah peserta yang membayar iuran sendiri per kelas. PPU adalah pekerja penerima upah yang iurannya 5% dari gaji: 1% dipotong pekerja dan 4% dibayar pemberi kerja.

Apa artinya BPJS Kesehatan nonaktif?

Nonaktif berarti kartu tidak bisa dipakai untuk layanan, biasanya karena menunggak iuran. Untuk aktif kembali, tunggakan (maksimal 24 bulan) harus dilunasi; status biasanya aktif dalam 1×24 jam.

Apakah sistem kelas 1, 2, 3 masih berlaku di 2026?

Ya. KRIS (Perpres 59/2024) adalah standar ruang rawat inap yang diterapkan bertahap; ini mengatur kualitas kamar, bukan besaran iuran. Sampai 11 Agustus 2026, besaran iuran Kelas 1, 2, dan 3 masih berlaku dan mengacu Perpres 64/2020.

Apakah BPJS langsung aktif setelah tunggakan dibayar?

Setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas, status kepesertaan biasanya aktif kembali dalam maksimal 1×24 jam. Periksa status di Mobile JKN.

Berapa iuran BPJS untuk keluarga 4 atau 5 orang?

Untuk peserta mandiri, kalikan iuran per orang dengan jumlah peserta. Contoh Kelas 3: 4 orang = Rp140.000, 5 orang = Rp175.000 per bulan. Kelas 1: 4 orang = Rp600.000, 5 orang = Rp750.000.

Apakah semua anggota satu KK harus terdaftar?

Untuk peserta mandiri (PBPU), umumnya seluruh anggota dalam satu Kartu Keluarga wajib didaftarkan dan membayar pada kelas yang sama. Detail kepesertaan dapat diperiksa di Mobile JKN.

Apa beda tagihan, tunggakan, dan denda pelayanan?

Tagihan adalah iuran yang jatuh tempo. Tunggakan adalah iuran yang belum dibayar dan harus dilunasi untuk aktif kembali. Denda pelayanan adalah denda terpisah yang hanya muncul jika rawat inap tingkat lanjut terjadi dalam 45 hari setelah aktif kembali.

Apakah peserta PPU dapat menambah orang tua atau anak keempat?

Bisa, sebagai anggota keluarga tambahan di luar 5 jiwa standar. Setiap anggota tambahan dikenakan iuran 1% dari dasar iuran per orang, yang dibayar pekerja.

Kalkulator lainnya

Angka di halaman ini, dan pasal yang menetapkannya

Perpres 64/2020 Pasal 34 Iuran PBPU per kelas (Rp150.000 / Rp100.000 / Rp42.000) — Perpres 64/2020 Pasal 34
PMK 51/2024 Bantuan iuran Kelas 3 Rp7.000 (peserta membayar Rp35.000) — PMK 51/2024
Perpres 64/2020 Pasal 30 Iuran PPU 5% upah (4% pemberi kerja + 1% pekerja) — Perpres 64/2020 Pasal 30
Perpres 64/2020 Pasal 32 ayat (1) Batas atas upah PPU Rp12.000.000 — Perpres 64/2020 Pasal 32 ayat (1). Tidak termasuk ayat yang diubah Perpres 59/2024.
Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (3) huruf a Reaktivasi: tunggakan dihitung paling banyak 24 bulan — Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (3) huruf a
Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (6) Denda pelayanan 5% × INA-CBG × bulan, batas Rp20.000.000 — Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (6)
Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (7) Denda peserta PPU ditanggung pemberi kerja — Perpres 59/2024 Pasal 42 ayat (7)

Setiap baris menyebut pasalnya, bukan hanya lembaganya. Teks Perpres 59/2024 diperiksa dari salinan resmi bersegel yang diterbitkan JDIH DJSN, karena peraturan.bpk.go.id memblokir akses otomatis. calcuid bukan situs resmi BPJS.

Unduh datanya

iuran-denda.csvSeluruh iuran, batas upah, dan parameter denda BPJS Kesehatan — satu baris per angka, dengan kolom pasal yang menyebut pasal sumbernya, plus berlaku_dari (kapan nilainya berlaku) dan sumber_perubahan_terakhir (peraturan pengubah terakhir). 20 baris, UTF-8, LF.

Berkas ini bebas dipakai ulang dengan mencantumkan calcuid.com (CC BY 4.0). Angka aslinya milik penerbit peraturannya; yang dilisensikan adalah penyusunannya.

Cara mengutip halaman ini

calcuid, “Panduan BPJS Kesehatan”, calcuid.com, diperbarui 11 Agustus 2026, https://calcuid.com/bpjs-kesehatan/

Lisensi pemakaian ulang, seluruh berkas CSV di satu tempat, dan kebijakan koreksi: halaman untuk jurnalis dan peneliti.