UMP dan UMSP DKI Jakarta 2026: Lantai Umum dan Lantai Sektoral per KBLI

Kabupaten/kota di DKI Jakarta

Jakarta tidak punya UMK, dan itu bukan kelalaian melainkan konsekuensi bentuk pemerintahannya: PP 49/2025 Pasal 34 ayat (5) menjadikan rekomendasi bupati atau wali kota sebagai jalur penetapan UMK, dan kota serta kabupaten administrasi di Jakarta tidak dipimpin kepala daerah hasil pemilihan. Karena itu lantai wilayah di Jakarta sama dari Kepulauan Seribu sampai Jakarta Selatan. Yang membedakan antar-pekerja bukan daerahnya, melainkan sektornya — dan itu diatur SK terpisah yang dibahas di bawah.

UMP Jakarta dibandingkan UMK di sekitarnya

Pekerja Jabodetabek sering membandingkan angka lintas provinsi, dan perbandingannya tidak intuitif: beberapa kabupaten/kota di Banten punya UMK yang mendekati UMP Jakarta, sementara kabupaten di provinsi yang sama bisa jauh di bawahnya.

Artinya seorang pekerja yang pindah dari Jakarta ke Kota Tangerang menghadapi lantai upah yang lebih rendah Rp330.470,31 per bulan, walaupun jaraknya sebentar. Angka Banten-nya bisa diperiksa di halaman upah minimum Banten.

Bagaimana angka ini dibaca dari SK-nya

Ini layak diceritakan karena menjelaskan kenapa angka UMP Jakarta lama tidak terbit di situs ini padahal SK-nya sudah lama ditemukan.

1. SK-nya tersedia di JDIH Jakarta sebagai PDF, tetapi PDF pindaian berlapis (MRC): latar berupa JPEG beresolusi rendah, teksnya berupa lapisan masker terpisah.
2. Ekstraksi teks biasa mengembalikan sampah — bukan kosong, melainkan deretan karakter yang tampak seperti teks. Ini jebakan yang berbahaya: hasilnya tidak terlihat seperti kegagalan.
3. Lapisan maskernya didekode dan dirender menjadi gambar halaman, lalu dibaca.
4. Diktum KESATU memuat angka Rp5.729.876,00 dan bunyi hurufnya “lima juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah” pada halaman yang sama. Dua pembacaan yang saling menguatkan — itulah syarat sebelum kami menerbitkan angka dari dokumen pindaian.

61 upah minimum sektoral di atas UMP

Inilah bagian yang paling sering hilang dari daftar upah minimum Jakarta. Keputusan Gubernur No. 33 Tahun 2026 (ditetapkan 20 Januari 2026) menetapkan upah minimum sektoral provinsi untuk 61 kegiatan usaha. Diktum KELIMA-nya berbunyi bahwa pengusaha yang termasuk ke dalam sektor itu dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.

SK ini bertanggal 20 Januari 2026, dan menyatakan sendiri berlaku surut. Diktum KETUJUH: “Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026.” Kami mencatat tanggal dan bunyi diktumnya; menilai akibat hukum penetapan setelah tenggat bukan kewenangan kami.

Kolom syarat itu penting. Sebagian baris hanya berlaku bila syaratnya terpenuhi — status ekspor, aset di atas Rp1 triliun, kelompok perusahaan tertentu, kelas hotel, kelas rumah sakit, atau jenis pekerjaan tertentu. Baris bersyarat tidak boleh dipakai untuk menyimpulkan kepatuhan tanpa memeriksa syaratnya lebih dulu, dan kalkulator kami memperlakukannya begitu.

Catatan pembacaan. Huruf bagian untuk baris 51–54 dan 61 tidak terbaca pada halaman yang kami render, jadi dikosongkan alih-alih ditebak. Nilai baris 42 dan 59 tercetak dengan spasi menggantikan titik ribuan (“5 904.114”); dibaca sesuai pola kolomnya dan dicatat di sini.

Seri tahunan: belum kami terbitkan

Apakah gaji Anda di atas upah minimum DKI Jakarta?

Masukkan upah pokok dan tunjangan tetap Anda ke kalkulator upah minimum. Untuk DKI Jakarta ia memilihkan UMP provinsi, menunjukkan selisihnya dalam rupiah dan persen, dan menampilkan nomor SK Gubernur yang menjadi dasarnya supaya bisa Anda salin.

Pertanyaan yang sering diajukan tentang upah minimum DKI Jakarta

Sumber untuk halaman ini

Provinsi dan halaman terkait

Menemukan angka yang salah? Laporkan kesalahan.