Perceraian: dua jalur, dan kapan ia benar-benar terjadi

Untuk pasangan Muslim, perkaranya di Pengadilan Agama. Perceraian hanya terjadi di depan sidang — KHI Pasal 115 — tetapi saat putusnya perkawinan berbeda menurut jalurnya. Pada cerai gugat, perkawinan putus sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (UU 7/1989 Pasal 81 ayat 2). Pada cerai talak, penetapan izinnya belum memutus apa pun: perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang (Pasal 71 ayat 2). Jalurnya dua dan berbeda sejak berkas pertama: cerai talak diajukan suami, gugatan cerai diajukan istri.

Hal	Ketentuan
Dua jalur	Cerai talak (permohonan suami) · gugatan perceraian (gugatan istri) — Pasal 114
Di mana	Hanya di depan sidang Pengadilan Agama, sesudah upaya damai gagal — Pasal 115
Kapan putus — cerai gugat	Sejak putusan berkekuatan hukum tetap — UU 7/1989 Pasal 81 (2)
Kapan putus — cerai talak	Sejak ikrar talak diucapkan di sidang — UU 7/1989 Pasal 71 (2)
Bila ikrar talak tidak diucapkan	Lewat 6 bulan sejak hari sidang ditetapkan, penetapan gugur — Pasal 70 (6)
Sebab perkawinan berakhir	Kematian · perceraian · putusan pengadilan — Pasal 113
Bila salah satu meninggal dulu	Gugatan gugur; berpindah menjadi waris — PP Pasal 25
Sesudah talak	Mut'ah · nafkah, maskan, kiswah selama iddah · pelunasan mahar · biaya hadhanah — Pasal 149

Ditinjau oleh Deepak Middha, Chartered Accountant · lingkup: angka dan rujukan pasal terhadap teks peraturan Terakhir diverifikasi 19 Agustus 2026 Cara kami memeriksa angka

Untuk pasangan Muslim, perkaranya di Pengadilan Agama; untuk non-Muslim, di Pengadilan Negeri. Halaman-halaman rinci di klaster ini menjelaskan jalur yang pertama. Yang berlaku bagi keduanya: perceraian di Indonesia tidak terjadi di rumah dan tidak terjadi di atas meterai. KHI Pasal 115 menutup pintunya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sesudah pengadilan berusaha mendamaikan dan gagal. Dan yang lebih sering mengejutkan orang: tanggal putusnya perkawinan tidak sama untuk kedua jalur — pada cerai gugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, pada cerai talak sejak ikrar talak diucapkan. Yang pasti, bukan tanggal berkas masuk dan bukan tanggal pisah rumah.

Pengadilan mana untukmu

Ini pemisahan pertama, dan menentukan hampir seluruh sisanya — termasuk alasan yang diakui, cara membagi harta, dan aturan hak asuh. Yang menentukan adalah agama para pihak, bukan tempat tinggal atau siapa yang mengajukan.

Para pihak	Pengadilannya	Kerangka aturannya
Beragama Islam	Pengadilan Agama	KHI, bersama UU 1/1974 dan PP 9/1975 — inilah yang dirinci di klaster ini
Non-Muslim	Pengadilan Negeri	UU 1/1974 dan PP 9/1975, tanpa KHI — tidak dirinci di sini

Dasarnya UU 3/2006, yang menegaskan Pengadilan Agama memeriksa dan memutus perkara — termasuk perkawinan — “antara orang-orang yang beragama Islam”. Karena itu halaman-halaman rinci di klaster ini ditulis untuk pasangan Muslim, dan judulnya menyebutkan hal itu.

Untuk pembaca non-Muslim. Yang berlaku sama bagi kedua jalur adalah UU 1/1974 dan PP 9/1975 — termasuk keharusan bercerai di depan sidang, dan saat perceraian dihitung. Yang tidak berlaku untukmu adalah setiap angka dan urutan yang bersumber dari KHI: seperdua harta bersama, urutan hadhanah, dan kedelapan alasan perceraian. Ketentuan khusus Pengadilan Negeri belum kami baca dari teks aslinya, jadi kami tidak menuliskannya di sini alih-alih menebak.

Dua jalur, dan mana yang berlaku untukmu ditentukan sejak awal

KHI Pasal 114 memisahkan putusnya perkawinan karena perceraian menjadi dua: karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Ini bukan dua nama untuk hal yang sama. Berkasnya berbeda, namanya di pengadilan berbeda, dan — ini yang paling praktis — pengadilan yang dituju bisa berbeda.

	Cerai talak	Gugatan perceraian
Yang mengajukan	Suami	Istri
Bentuk berkas	Permohonan	Gugatan
Sebutan para pihak	Pemohon dan termohon	Penggugat dan tergugat
Puncak sidangnya	Suami mengikrarkan talak di depan sidang	Pengadilan menjatuhkan putusan
Dasar	KHI Pasal 114, 117, 129–131	KHI Pasal 114, 132–134

KHI Pasal 117 mendefinisikan talak sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama — jadi bahkan pada jalur talak, yang menentukan tetap sidangnya. Kalau kamu istri dan hendak mengajukan, halaman gugat cerai membahas jalurmu lengkap dengan ke pengadilan mana berkasnya dibawa.

Tiga sebab perkawinan berakhir — dan hanya satu yang disebut perceraian

KHI Pasal 113 dan UU 1/1974 Pasal 38 menyebut tiga: kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Perbedaannya bukan istilah belaka, karena akibat hukumnya berbeda jauh.

Sebab	Yang mengikutinya
Kematian	Bukan perceraian. Harta peninggalannya masuk hukum kewarisan, bukan pembagian harta bersama karena cerai
Perceraian	Cerai talak atau gugatan cerai, diputus di sidang
Putusan pengadilan	Termasuk pembatalan perkawinan, yang jalurnya sendiri (PP 9/1975 Pasal 37–38)

Dan urutan itu bisa berubah di tengah jalan. PP 9/1975 Pasal 25: gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum ada putusan. Perkara cerainya berhenti, dan yang berlaku adalah kematian — artinya pasangan yang ditinggalkan berstatus janda atau duda karena kematian, bukan karena cerai, dan urusan hartanya berpindah ke waris.

Kapan perceraiannya benar-benar terjadi

Jawabannya tidak satu, dan inilah bagian yang paling sering disederhanakan keliru. PP 9/1975 Pasal 18 memberi rumusan umum — “Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan” — tetapi untuk perkara di Pengadilan Agama, UU 7/1989 menentukan saatnya berbeda menurut jalurnya.

Jalur	Perkawinan putus sejak	Dasar
Cerai gugat (diajukan istri)	Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap — BHT atau inkracht	UU 7/1989 Pasal 81 ayat (2)
Cerai talak (diajukan suami)	Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama	UU 7/1989 Pasal 71 ayat (2)

Pasal 81 ayat (2) menyebutkannya utuh: “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Jadi pada cerai gugat, putusan yang baru diucapkan belum memutus perkawinan selama tenggang banding masih berjalan atau banding sedang diperiksa.

Cerai gugat (diajukan istri) — perkawinan putus di langkah terakhir:

Cerai talak (diajukan suami) — penetapan izin belum perceraiannya:

Cerai talak: penetapan izin bukan perceraiannya

Ini yang paling sering dikira selesai padahal belum. Pada cerai talak, pengadilan mengabulkan permohonan dengan penetapan — dan penetapan itu tidak dengan sendirinya memutus perkawinan. Urutannya di Pasal 70:

Pengadilan mengabulkan permohonan lewat penetapan (ayat 1). Istri dapat mengajukan banding atas penetapan itu (ayat 2).
Setelah penetapan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dan memanggil kedua pihak (ayat 3).
Dalam sidang itu suami mengucapkan ikrar talak (ayat 4) — boleh diwakilkan dengan kuasa khusus dalam akta otentik. Bila istri sudah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir, ikrar tetap dapat diucapkan (ayat 5).
Panitera mencatatnya, dan hakim membuat penetapan yang menyatakan perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan — penetapan ini tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71).

Batas enam bulan yang menghapus semuanya. Pasal 70 ayat (6): bila suami dalam tenggang waktu 6 bulan sejak ditetapkannya hari sidang penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri maupun mengirim wakilnya — meski telah dipanggil secara sah atau patut — maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Yang bukan tanggal perceraian

Saat	Apakah itu tanggal perceraiannya?
Pasangan berpisah rumah	Bukan — pisah rumah tidak dengan sendirinya memutus perkawinan, meskipun keadaannya bisa relevan sebagai fakta dalam perkara
Berkas didaftarkan ke pengadilan	Bukan
Sidang pertama digelar	Bukan
Putusan cerai gugat diucapkan	Belum — menunggu kekuatan hukum tetap
Penetapan izin ikrar talak dikabulkan	Belum — menunggu ikrar talak diucapkan
Akta cerai diambil di pengadilan	Bukan — akta itu bukti, bukan penyebab

Tanggal yang benar itulah yang dipakai untuk menghitung mundur masa iddah, dan yang menentukan sejak kapan kewajiban bekas suami pada KHI Pasal 149 mulai berjalan.

Yang menyusul sesudah putusan

KHI Pasal 149 mendaftar kewajiban bekas suami bila perkawinan putus karena talak: memberikan mut’ah yang layak, memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terutang, dan membiayai hadhanah anak yang belum berumur 21 tahun. Tiga urusan besar berjalan sesudahnya, dan masing-masing punya halamannya sendiri di sini:

Hak asuh anak — siapa memegang hadhanah, dan kapan anak berhak memilih sendiri
Harta gono gini — apa yang termasuk harta bersama dan bagaimana dibagi
Biaya perkara — komponennya, dan kenapa tidak ada satu angka nasional

Pertanyaan yang sering ditanya

Apa bedanya cerai talak dan gugatan cerai?

Keduanya jalur yang berbeda sejak berkas pertama. Cerai talak diajukan suami sebagai permohonan untuk mengikrarkan talak di depan sidang. Gugatan perceraian diajukan istri sebagai gugatan. KHI Pasal 114 menyebut keduanya sebagai dua sebab putusnya perkawinan karena perceraian, dan tata caranya tidak sama — termasuk ke pengadilan mana berkasnya dibawa.

Kapan perceraian dianggap sah?

Untuk perkara di Pengadilan Agama, jawabannya berbeda menurut jalurnya. Pada cerai gugat, UU 7/1989 Pasal 81 ayat (2): perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada cerai talak, Pasal 71 ayat (2): perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang — penetapan izinnya sendiri belum memutus perkawinan. PP 9/1975 Pasal 18 memberi rumusan umum bahwa perceraian terjadi saat dinyatakan di depan sidang pengadilan. Bukan saat berkas didaftarkan, bukan saat pasangan berpisah rumah, dan bukan saat akta cerai diambil.

Bisakah bercerai tanpa ke pengadilan?

Tidak. KHI Pasal 115 menyatakan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sesudah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian di luar sidang tidak menghasilkan status hukum yang diakui.

Bagaimana kalau salah satu pihak meninggal saat perkara berjalan?

PP 9/1975 Pasal 25: gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum ada putusan pengadilan. Perkawinan berakhir karena kematian, bukan karena perceraian — dan urusannya berpindah menjadi waris.

Halaman terkait

Sumber

Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Buku I Hukum Perkawinan — dibaca dari salinan resmi Kementerian Agama: Pasal 113 sebab putusnya perkawinan; 114 talak atau gugatan; 115 hanya di depan sidang; 117 pengertian talak; 149 kewajiban bekas suami.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama — teks dibaca langsung dari salinan yang diterbitkan Pengadilan Agama Tahuna (Mahkamah Agung). Pasal 81 ayat (2): “Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 70 ayat (3)–(6): sidang penyaksian ikrar talak ditentukan sesudah penetapan berkekuatan hukum tetap, dan penetapan itu gugur bila suami tidak menghadap dalam 6 bulan sejak hari sidang ditetapkan. Pasal 71 ayat (2): perkawinan “putus sejak ikrar talak diucapkan”. Perubahan UU ini (UU 3/2006 dan UU 50/2009) belum dapat kami baca; keadaan itu dicatat pada halaman gugat cerai.
PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 — salinan bertanda terbitan Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM: Pasal 18 saat terjadinya perceraian; Pasal 25 gugurnya gugatan karena kematian; Pasal 37–38 pembatalan perkawinan.
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38 — sebab putusnya perkawinan.