Kalkulator gaji bersih metode TER: PPh 21, BPJS, dan hitungan Desember

Kalkulator ini menjawab berapa gaji yang benar-benar masuk rekening setelah iuran BPJS dan PPh 21 dipotong, dengan metode TER yang dipakai pemberi kerja sejak Januari 2024. Setiap langkah bisa dibuka satu per satu beserta pasal peraturannya, termasuk hitungan ulang di bulan Desember yang membuat potongan akhir tahun sering berbeda dari bulan lain. Kamu tidak perlu mengisi nama, NIK, atau NPWP.

Cara kalkulator gaji bersih ini bekerja

Kebanyakan kalkulator gaji di internet mengeluarkan satu angka tanpa memperlihatkan jalan ke sana. Di sini jalannya sama pentingnya dengan hasil, karena angka yang tidak bisa diperiksa tidak bisa dicocokkan dengan slip gaji. Hasil kalkulator dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah bulan Januari sampai November, saat pemberi kerja memotong PPh 21 dengan tarif efektif rata-rata. Bagian kedua adalah Desember, bulan ketika seluruh penghasilan setahun dihitung ulang dengan tarif progresif lalu dikurangi potongan yang sudah terjadi.

Isi gaji pokok, tunjangan, lembur, dan THR atau bonus bila ada. Pilih status PTKP sesuai keadaanmu pada awal tahun dan kelas risiko JKK perusahaanmu. Dasar upah BPJS boleh dikosongkan; kalkulator memakai gaji pokok ditambah tunjangan tetap, konvensi yang sama dengan kalkulator iuran BPJS Ketenagakerjaan di situs ini. Kalau slip gajimu memakai dasar lain, tulis angkanya. Pilih bulan dan tahun gaji, karena batas upah JP berganti setiap Maret; hitungan Desember memakai batas yang berlaku di setiap bulan tahun itu. Untuk BPJS Kesehatan, isi UMP atau UMK tempat kerja supaya batas bawah dasar iurannya ikut diterapkan; usaha mikro dan kecil mengisi dasar iuran yang terdaftar.

Tab Gross-up dipakai bila perusahaan menanggung pajakmu lewat tunjangan PPh. Kalkulator lalu mencari besar tunjangan yang tepat menutup PPh 21 bulan itu dan PPh 21 Desember. Tombol unduh menyimpan seluruh langkah ke berkas CSV atau TXT, supaya bisa dibawa ke bagian HR atau dibandingkan dengan bukti potong di akhir tahun.

Rumus gaji bersih dari gaji kotor

Gaji bersih, atau take home pay, adalah uang yang diterima setelah semua potongan pekerja. Rumusnya pendek, tetapi setiap unsurnya punya aturan sendiri:

Yang paling sering luput adalah baris kedua. PMK 168/2023 Pasal 5 ayat (3) memasukkan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan jaminan kesehatan yang dibayar pemberi kerja ke dalam penghasilan pegawai. Uangnya tidak pernah kamu pegang, tetapi ikut menaikkan bruto yang menentukan lapisan TER. Sebaliknya, iuran JHT dan Jaminan Pensiun bagian perusahaan tidak termasuk. Pada gaji Rp10 juta dengan risiko JKK sangat rendah, selisih ini sebesar Rp454.000 sebulan, cukup untuk menggeser bruto ke lapisan TER yang lebih tinggi.

Pada bulan biasa tidak ada pengurang pajak sama sekali. Biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP baru dipakai di Masa Pajak Terakhir, yaitu Desember atau bulan ketika pegawai berhenti bekerja. Karena itu jumlah potongan sebelas bulan hampir tidak pernah tepat sama dengan pajak setahun, dan selisihnya diselesaikan di akhir tahun.

Status PTKP dan kategori TER

Metode TER tidak memakai satu tabel, melainkan tiga. PP 58/2023 Pasal 2 mengelompokkan delapan status PTKP ke dalam kategori A, B, dan C, dan setiap kategori punya tabel tarif bulanan sendiri. Status diambil dari keadaan pada awal tahun kalender, sesuai PMK 168/2023 Pasal 9 ayat (4). Menikah pada bulan Juni tidak mengubah kategori TER tahun itu; perubahannya baru berlaku Januari berikutnya.

Diagram berikut menunjukkan urutan keputusannya: status menentukan kategori, bruto menentukan lapisan, dan bulan menentukan apakah TER atau Pasal 17 yang dipakai.

Batas lapisan bersifat inklusif di atas. Bruto Rp10.700.000 di kategori A masih kena 2,5%, sedangkan Rp10.700.001 sudah 3%. Satu rupiah tunjangan bisa menaikkan PPh 21 bulan itu puluhan ribu rupiah, walaupun di Desember kelebihan itu dihitung ulang. Tabel lengkap ketiga kategori, lengkap dengan kurva dan unduhan datanya, ada di halaman tarif TER PPh 21.

Contoh hitung gaji bersih langkah demi langkah

Ketiga contoh dihitung dengan mesin yang sama dengan kalkulator di atas. Nama dipakai hanya sebagai label; angka iuran memakai tarif BPJS yang berlaku.

Kenapa potongan PPh 21 Desember berbeda dari bulan lain

PMK 168/2023 Pasal 15 membagi tahun menjadi dua jenis masa pajak. Setiap masa selain Masa Pajak Terakhir dipotong dengan TER. Pada Masa Pajak Terakhir, pajak setahun dihitung dengan tarif Pasal 17, lalu dikurangi potongan sebelas bulan sebelumnya. Pasal 1 angka 18 PMK yang sama menyebut Masa Pajak Terakhir sebagai Desember, atau bulan tertentu ketika pegawai tetap berhenti bekerja.

Hitungan setahun memakai empat pengurang yang tidak ada di bulan biasa. Biaya jabatan 5% dari bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun. Iuran pensiun dan hari tua yang dibayar pegawai, yaitu JHT 2% dan JP 1%. Zakat yang dibayar lewat pemberi kerja ke lembaga resmi. Terakhir, PTKP sesuai status. Penghasilan kena pajak lalu dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh sebelum dikalikan tarif. Rincian tentang batas biaya jabatan, termasuk perhitungannya bila bekerja kurang dari setahun, ada di halaman biaya jabatan PPh 21.

Hasil Desember bergantung pada pola sebelas bulan sebelumnya. THR atau bonus mendorong satu bulan ke lapisan TER yang tinggi, sehingga potongan Januari sampai November bisa melampaui pajak setahun. Pada Contoh 2, bulan Maret saja memotong Rp5,79 juta, dan Desember berakhir dengan kelebihan yang dikembalikan. Tabel ini memperlihatkan bulan per bulan.

PMK 168/2023 Pasal 21 ayat (1) mewajibkan pemberi kerja mengembalikan kelebihan itu bersama bukti pemotongan, paling lambat akhir bulan berikutnya. Kalau kamu menerima THR bulan ini dan ingin melihat efeknya secara khusus, kalkulator pajak THR membandingkan bulan THR dengan bulan biasa berdampingan.

Gaji bersih di berbagai tingkat gaji

Grafik dan tabel di bawah dihitung dari tabel TER dan tarif BPJS yang sama. Gaji terendah yang dipakai adalah upah minimum provinsi DKI Jakarta 2026 dari data upah minimum kami, yang sudah diperiksa terhadap surat keputusan gubernurnya.

Ada dua pola yang terlihat dari tabel. Pertama, status K/1 pada UMP DKI tidak dipotong sama sekali dari Januari sampai November, tetapi Desember tetap memunculkan pajak kecil, karena PKP setahunnya sedikit di atas nol. Kedua, arah selisih Desember berbalik menurut tingkat gaji. Untuk TK/0 dengan gaji di bawah sekitar Rp15 juta, PPh Desember lebih besar dari potongan bulanan; mulai sekitar Rp27,5 juta, Desember lebih ringan karena tarif TER bulanan di rentang itu lebih tinggi daripada tarif efektif setahun.

Kalkulator gaji gross-up: tunjangan PPh

Dalam skema gross-up, perusahaan memberi tunjangan pajak yang besarnya sama dengan PPh 21 atas seluruh penghasilan, termasuk tunjangan itu sendiri. PP 36/2021 Pasal 68 ayat (2) membolehkan PPh atas upah dibebankan kepada pengusaha atau pekerja sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Tunjangan itu tetap penghasilan, jadi masuk bruto dan ikut kena pajak.

Karena tunjangan menaikkan bruto dan bruto menaikkan pajak, jawabannya tidak bisa dihitung sekali jalan. Kalkulator memulai dari tunjangan nol, menghitung pajaknya, menjadikan pajak itu tunjangan baru, dan mengulang sampai angkanya berhenti berubah. Karena TER hanya naik ketika bruto naik, urutan ini selalu berhenti di tunjangan terkecil yang tepat menutup pajaknya. Pada Contoh 3 dibutuhkan empat putaran.

Hal yang sering mengejutkan adalah Desember. Tunjangan PPh bulan biasa hanya menutup TER, sedangkan PPh Desember bisa jauh lebih besar. Pada Contoh 3 tunjangan Desember Rp1.030.272, lebih dari enam kali bulan biasa. Perusahaan yang menjanjikan gross-up perlu menganggarkan lonjakan itu, dan karyawan perlu tahu bahwa gaji bersih Desember tetap sama walaupun slipnya terlihat berbeda.

Iuran BPJS yang memotong gaji

Tiga iuran dipotong dari gaji pekerja: BPJS Kesehatan 1% dengan batas atas upah Rp12.000.000 (Perpres 64/2020), Jaminan Hari Tua 2% tanpa batas upah (PP 46/2015 Pasal 16), dan Jaminan Pensiun 1% dengan batas upah Rp11.086.300 yang berlaku sejak 1 Maret 2026; untuk gaji Januari dan Februari 2026 batasnya masih Rp10.547.400 (PP 45/2015 Pasal 28–29 dan surat BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026). Batas JP berubah setiap tahun mengikuti pertumbuhan PDB, jadi potongan JP di atas batas bergantung pada bulan gaji, dan hitungan setahun harus menjumlahkan iuran tiap bulan, bukan mengalikan iuran bulan terakhir dengan 12. Untuk bulan yang batasnya belum diumumkan, kalkulator memakai batas terakhir yang terbit dan menandainya sebagai perkiraan.

Dasar iuran BPJS Kesehatan juga punya batas bawah. Perpres 59/2024 Pasal 32 ayat (2)–(3) menetapkan upah paling rendah untuk menghitung iuran pekerja penerima upah sebesar UMP, atau UMK bila kabupaten/kota menetapkannya; ayat (4) mengecualikan usaha mikro dan kecil, yang batas bawahnya menurut ayat (5) baru ditetapkan setelah kajian aktuaria. Jadi dasar iuran pekerja biasa = MIN(MAX(upah, UMP/UMK), Rp12.000.000). Kalkulator tidak memakai UMP satu provinsi untuk semua orang; isi UMP atau UMK tempatmu bekerja, atau dasar terdaftar bila perusahaanmu usaha mikro atau kecil.

Iuran bagian perusahaan tidak memotong gaji, tetapi sebagian ikut dihitung sebagai penghasilan untuk pajak seperti dijelaskan di atas. Rincian lima program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk tarif JKK per kelas risiko, ada di halaman iuran BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kamu menanggung anggota keluarga tambahan di BPJS Kesehatan, gunakan generator slip gaji karyawan yang punya kolom itu.

Kesalahan yang paling sering terjadi saat menghitung gaji bersih

1. Mengalikan TER ke gaji tunai saja. Bruto pajak memuat JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan bagian perusahaan. Pada Contoh 1 selisihnya Rp454.000 sebulan.
2. Mengurangkan biaya jabatan setiap bulan. Dengan TER, biaya jabatan hanya dipakai di Masa Pajak Terakhir.
3. Membatasi iuran JHT dan JP Rp2,4 juta setahun. Batas itu milik biaya pensiun bagi pensiunan di PMK 168/2023 Pasal 11. Iuran pegawai dikurangkan penuh menurut Pasal 10 ayat (1) huruf b.
4. Mengganti kategori TER di tengah tahun. Status PTKP ditentukan per 1 Januari.
5. Mengira PPh Desember adalah kesalahan payroll. Desember memang dihitung dengan rumus berbeda; yang perlu diperiksa adalah angka setahunnya, bukan kemiripannya dengan bulan lain.

Yang tidak dihitung kalkulator ini

Kalkulator ini untuk pegawai tetap dengan satu pemberi kerja sepanjang tahun. Beberapa situasi sengaja tidak dimodelkan. Pegawai tidak tetap dan pekerja harian memakai TER harian dan aturan lain di PMK 168/2023 yang belum kami kerjakan. Pindah kerja atau mulai bekerja di tengah tahun mengubah jumlah bulan dan batas biaya jabatan; halaman bukti potong PPh 21 menangani hitungan bagian tahun. Natura dan kenikmatan, seperti fasilitas yang bukan pengecualian PMK 66/2023, ikut menjadi bruto tetapi tidak kami tanyakan. Pesangon dikenai PPh final tersendiri dan dihitung di halaman pesangon.

Semua hitungan berjalan di browsermu. Angka yang kamu ketik tidak dikirim ke server calcuid, dan riwayat hanya tersimpan di perangkatmu kalau kamu menekan tombol simpan.

Sumber dan dasar hukum

• PP 58/2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 — Pasal 2 (kategori TER) dan Lampiran (tabel TER A, B, C). JDIH Kemenkeu (PDF). Tabel dibaca per halaman lampiran; lihat tarif TER. Diperiksa 14 September 2026.
• PMK 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 — Pasal 1 angka 18 (Masa Pajak Terakhir), Pasal 5 ayat (3) (unsur penghasilan), Pasal 8 ayat (4) (pembulatan), Pasal 9 ayat (4) (PTKP awal tahun), Pasal 10 (biaya jabatan, iuran, zakat), Pasal 11 (biaya pensiun), Pasal 15 (TER dan Pasal 17), Pasal 21 ayat (1) (lebih potong), Lampiran contoh I.1. JDIH Kemenkeu (PDF). Diperiksa 14 September 2026.
• UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Diperiksa 14 September 2026.
• PMK 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya PTKP. Diperiksa 14 September 2026.
• PP 46/2015 Pasal 16 (JHT), PP 45/2015 Pasal 28 (JP), PP 44/2015 Pasal 16 dan 18 (JKK, JKM); surat BPJS Ketenagakerjaan B/1226/022026 (batas upah JP 2026); Perpres 64/2020 Pasal 30 dan 32 ayat (1) (BPJS Kesehatan, batas atas); Perpres 59/2024 Pasal 32 ayat (2)–(5) (batas bawah UMP/UMK dan pengecualian usaha mikro dan kecil), salinan JDIH DJSN (PDF). Angka dari modul tarif situs yang sudah diverifikasi. Diperiksa 14 September 2026.
• PP 36/2021 tentang Pengupahan — Pasal 68 ayat (2) (PPh ditanggung sesuai perjanjian). JDIH Kemnaker (PDF). Diperiksa 14 September 2026.
• Data: ter-pph21.csv, biaya-jabatan.csv — lisensi CC BY 4.0. Cara kami memeriksa angka: Metodologi.

Pertanyaan yang sering ditanya

Halaman terkait