Biaya jabatan PPh 21: 5% dari bruto, maksimal Rp6 juta setahun, dan cara menghitungnya

Halaman ini menjawab berapa biaya jabatan yang boleh dikurangkan dari penghasilan pegawai tetap, kapan pengurang itu dipakai dalam metode TER, dan bagaimana ia mengubah PPh 21 setahun. Isian bawaan kalkulator adalah contoh resmi Lampiran PMK 168/2023: pegawai TK/0 bergaji Rp17.500.000 yang berhenti bekerja pada Agustus, dengan biaya jabatan Rp4.000.000 karena batasnya dihitung per bulan bekerja.

Apa itu biaya jabatan PPh 21

Biaya jabatan adalah pengurang penghasilan bruto yang diberikan kepada pegawai tetap untuk menghitung penghasilan neto. PMK 168/2023 Pasal 10 ayat (1) menyebut tiga pengurang bagi pegawai tetap: biaya jabatan (huruf a), iuran terkait program pensiun dan hari tua yang dibayar pegawai melalui pemberi kerja (huruf b), serta zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja (huruf c). Biaya jabatan tidak perlu dibuktikan dengan kuitansi; besarnya ditetapkan sebagai persentase dari bruto.

Karena ditentukan dengan rumus, biaya jabatan diberikan kepada setiap pegawai tetap tanpa melihat jabatannya. Namanya sering membuat orang mengira hanya pejabat atau manajer yang mendapatkannya, padahal operator produksi dan staf administrasi yang berstatus pegawai tetap juga menerimanya dalam hitungan PPh 21 tahunan.

Rumus dan batas biaya jabatan

PMK 168/2023 Pasal 10 ayat (2) menetapkan biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, paling banyak Rp6.000.000 setahun atau paling banyak Rp500.000 sebulan. Bruto di sini sama dengan bruto untuk PPh 21: gaji, tunjangan, uang lembur, THR, bonus, dan iuran JKK, JKM, serta BPJS Kesehatan yang dibayar pemberi kerja menurut Pasal 5 ayat (3).

Dengan bruto yang sama setiap bulan, batas Rp6.000.000 tercapai pada bruto Rp10.000.000 sebulan. Di bawahnya biaya jabatan tepat 5% dari bruto; di atasnya tetap Rp6.000.000 berapa pun gajinya, sehingga persentase efektifnya makin kecil.

Biaya jabatan dalam metode TER

Sejak 2024, PPh 21 bulan Januari sampai November dihitung dengan tarif efektif rata-rata dikali bruto sebulan (PMK 168/2023 Pasal 15 ayat (1) huruf a). Tidak ada biaya jabatan, iuran, maupun PTKP yang dikurangkan pada bulan-bulan itu. Biaya jabatan baru dipakai pada Masa Pajak Terakhir, ketika pajak setahun dihitung dengan tarif Pasal 17 atas penghasilan neto dikurangi PTKP (Pasal 15 ayat (2)).

Karena itu mencari baris biaya jabatan di slip gaji bulanan tidak akan berhasil. Baris itu muncul di bukti potong tahunan BPA1 dan di hitungan PPh 21 Desember. Diagram berikut menunjukkan posisinya dalam hitungan bulan terakhir.

Langkah hitung Desember lengkap untuk gajimu sendiri, termasuk biaya jabatan, iuran, PTKP, dan pembulatan penghasilan kena pajak, tersedia di kalkulator gaji bersih TER. Tabel TER yang dipakai bulan-bulan sebelumnya ada di halaman tarif TER.

Biaya jabatan bila bekerja kurang dari setahun

Pasal 10 ayat (2) menyebut dua batas: Rp6.000.000 setahun dan Rp500.000 sebulan. Contoh-contoh dalam Lampiran PMK 168/2023 menunjukkan cara memakainya untuk pegawai yang mulai atau berhenti bekerja di tengah tahun: batasnya dikali jumlah bulan bekerja. Pegawai yang mulai bekerja 1 September memakai batas 4 × Rp500.000 = Rp2.000.000 (contoh I.2.1.1), dan pegawai yang berhenti pada Agustus memakai 8 × Rp500.000 = Rp4.000.000 (contoh I.2.2.1).

Batas bagian tahun ini berlaku bersama aturan lain untuk pegawai yang kewajiban pajak subjektifnya sudah ada sejak awal tahun: penghasilan dihitung apa adanya selama bekerja, tidak disetahunkan, dan PTKP dipakai penuh (Lampiran Bagian Pertama I.2 angka 6 huruf a). Aturannya berbeda bagi orang yang baru menjadi subjek pajak dalam negeri di tengah tahun, yang penghasilannya disetahunkan dan pajaknya dihitung proporsional (Pasal 15 ayat (3)). Formulir bukti potong untuk kasus berhenti bekerja dibahas di halaman bukti potong PPh 21.

Biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya pensiun

Tiga istilah ini sering dicampur, dan batas milik yang satu kerap dipakai untuk yang lain. Biaya jabatan adalah 5% dari bruto pegawai tetap dengan batas Rp6.000.000. Iuran pensiun dan hari tua adalah uang yang benar-benar dibayar pegawai, seperti JHT 2% dan JP 1%, dan PMK 168/2023 Pasal 10 ayat (1) huruf b tidak memberinya batas rupiah. Biaya pensiun adalah pengurang lain bagi pensiunan yang menerima uang pensiun berkala, sebesar 5% dengan batas Rp2.400.000 setahun menurut Pasal 11 ayat (2).

Lampiran PMK 168/2023 menguatkan pembedaan ini. Pada contoh I.1, Tuan A mengurangkan iuran pensiun 12 × Rp100.000 = Rp1.200.000 yang ia bayar sendiri, sedangkan iuran yang dibayar pemberi kerja tidak dihitung sebagai penghasilan dan tidak dikurangkan. Tarif iuran JHT dan JP beserta batas upah JP 2026 ada di halaman iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Biaya jabatan untuk dua pemberi kerja

Pasal 10 ayat (3) mengatur pegawai tetap yang menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja: biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja. Setiap pemberi kerja memotong PPh 21 dengan batas biaya jabatannya sendiri, sehingga pegawai dengan dua pekerjaan tetap bisa mendapat biaya jabatan lebih dari Rp6.000.000 dalam setahun bila dijumlahkan dari kedua pemotong.

Penggabungan penghasilan dari dua pemberi kerja terjadi di SPT Tahunan pegawai, bukan di bukti potong masing-masing. Isi kolom pemberi kerja kedua di kalkulator untuk melihat biaya jabatan per pemotong dan selisihnya bila keliru digabung dengan satu batas.

Contoh hitung biaya jabatan langkah demi langkah

Dari PMK 250/2008 ke PMK 168/2023

Besaran biaya jabatan dulu diatur PMK 250/PMK.03/2008, yang menetapkan 5% dari bruto dengan batas Rp6.000.000 setahun atau Rp500.000 sebulan, dan biaya pensiun 5% dengan batas Rp2.400.000 setahun, berlaku sejak 1 Januari 2009. PMK 168/2023 Pasal 24 huruf a mencabut PMK itu mulai 1 Januari 2024 dan memindahkan besaran yang sama ke Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2).

Jadi angkanya tidak berubah, tetapi rujukannya berubah. Artikel yang masih menyebut PMK 250/2008 sebagai dasar biaya jabatan merujuk peraturan yang sudah tidak berlaku, walaupun angka yang disebutkannya kebetulan masih sama. Perubahan yang benar-benar baru sejak 2024 adalah waktunya: dengan metode TER, biaya jabatan tidak lagi dikurangkan setiap bulan.

Kesalahan menghitung biaya jabatan

1. Mengurangkan biaya jabatan setiap bulan dengan TER. Pengurang itu hanya dipakai di Masa Pajak Terakhir.
2. Memakai batas Rp6.000.000 untuk bagian tahun. Pada Contoh 1 kesalahan ini mengurangi pajak Rp300.000.
3. Membatasi iuran JHT dan JP Rp2.400.000. Pada Contoh 3 kesalahan ini membuat pajak berlebih Rp487.500.
4. Menghitung 5% dari gaji tunai saja. Bruto memuat THR, bonus, lembur, dan iuran JKK, JKM, BPJS Kesehatan perusahaan.
5. Menggabungkan batas untuk dua pemberi kerja. Pasal 10 ayat (3) menghitungnya pada masing-masing pemberi kerja.

Yang tidak dihitung kalkulator ini

Kalkulator menganggap bruto sama setiap bulan. Bila ada THR atau bonus, tambahkan rata-ratanya ke bruto sebulan atau gunakan kalkulator pajak THR untuk melihat efek bulan pembayarannya. Pensiunan memakai biaya pensiun, bukan biaya jabatan, dan tidak dihitung di sini. Pegawai tidak tetap dipotong PPh 21 dengan aturan lain dalam PMK 168/2023 yang belum kami kerjakan. Zakat lewat pemberi kerja bisa dikurangkan tetapi tidak ditanyakan di kalkulator ini. Pesangon dan pencairan JHT punya perlakuan pajak sendiri, lihat pesangon dan pajak JHT.

Sumber dan dasar hukum

• PMK 168/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 21 — Pasal 5 ayat (3), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1)–(3), Pasal 11 ayat (1)–(2), Pasal 15, Pasal 24 huruf a, Lampiran contoh I.1, I.2.1.1, I.2.2.1 dan Bagian Pertama I.2 angka 6. JDIH Kemenkeu (PDF). Diperiksa 14 September 2026.
• PMK 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun — dicabut; dikutip untuk riwayat. JDIH Kemenkeu. Diperiksa 14 September 2026.
• UU 7/2021 (tarif Pasal 17) dan PMK 101/2016 (PTKP). Diperiksa 14 September 2026.
• Data: biaya-jabatan.csv — lisensi CC BY 4.0. Metodologi.

Pertanyaan yang sering ditanya

Halaman terkait