THR dan Gaji ke-13 PNS 2026 — Komponen, Besaran, dan Kapan Cair

Kapan dibayarkan: dua aturan, dan satu kata yang sering salah dikutip

Kata yang menentukan seluruh isi Pasal 14 adalah “paling cepat”. Bunyinya: tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Itu menetapkan hari paling awal pembayaran boleh dilakukan — bukan tenggat, bukan kewajiban membayar sepuluh hari kerja di muka, dan bukan janji uang masuk sebelum Lebaran. Ayat (2) menutupnya secara eksplisit: kalau belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Pasal 15 memakai pola yang sama untuk gaji ke-13.

“Hari Raya” bukan istilah longgar di sini. Pasal 1 angka 9 mendefinisikannya sebagai hari raya Idul Fitri. Jadi hitungan 10 hari kerja itu mundur dari tanggal Idul Fitri, bukan dari libur nasional lain.

Aturan dan pelaksanaan adalah dua hal berbeda. Yang di atas adalah ketentuan peraturannya. Pelaksanaannya berjalan per satuan kerja: PMK 13/2026 menetapkan tagihan pembayaran baru boleh disampaikan paling cepat 1 hari kerja sebelum hari pertama pembayaran yang ditetapkan PP-nya, sehingga uang jarang masuk tepat pada hari paling awal yang dibolehkan. Untuk penerima yang dibiayai APBD, Pasal 20 ayat (2) menyerahkan teknis pemberiannya kepada Peraturan Kepala Daerah masing-masing — itulah sebabnya tanggal riil berbeda antar pemerintah daerah, dan mengapa tidak ada satu tanggal pencairan nasional yang dapat disebut. Untuk 2026, pembayaran gaji ke-13 dimulai pada periode Juni sesuai ketentuan itu; pelaksanaannya tetap berbeda menurut satuan kerja dan penerima.

Apa yang dihitung ke dalamnya

PP 9/2026 Pasal 9 memisahkan penerima menurut sumber anggarannya, dan komponen kelimanya berbeda. Ini pembeda yang paling sering hilang ketika daftar komponen disalin dari satu sumber ke sumber lain.

Seluruh komponen itu mengikuti pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan penerimanya, bukan pilihan pegawai. Angka gaji pokoknya sendiri berasal dari tabel yang berlaku; tabel penuh 17 golongan ruang ada di halaman gaji PNS.

Untuk ASN daerah: tambahan penghasilan bukan TPP penuh yang dijamin

Bunyi Pasal 9 ayat (2) huruf e perlu dikutip apa adanya, karena tiga pembatas di dalamnya sering hilang ketika diringkas: tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan, bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu pernyataan bahwa seluruh ASN daerah menerima tambahan penghasilan penuh dalam THR tidak dapat disandarkan pada PP ini. Yang menetapkan besaran riilnya adalah Peraturan Kepala Daerah di daerah masing-masing, sebagaimana diperintahkan Pasal 20 ayat (2), di dalam kerangka batas atas yang ditetapkan PP-nya.

Kelompok yang punya rumus besaran sendiri

Pasal 9 tidak berhenti di ayat (2). Beberapa kelompok tidak punya tunjangan kinerja atau tidak dapat diukur dengan komponen di atas, dan PP-nya menyebut penggantinya satu per satu.

CPNS: sama-sama menerima, dengan gaji pokok 80%

Calon PNS termasuk Aparatur Negara menurut Pasal 3 ayat (1) huruf a, jadi ia menerima kedua pembayaran. Pasal 10 mengatur komponennya tersendiri, dan komponennya berbeda menurut sumber anggaran persis seperti pada PNS.

Dua hal yang mudah terlewat. Pertama, daftar CPNS menyebut tunjangan umum, bukan “tunjangan jabatan atau tunjangan umum” seperti pada PNS — CPNS memang belum memangku jabatan. Kedua, yang dipotong 80% hanya gaji pokoknya; komponen lain masuk sebagaimana adanya. Angka 80% itu sendiri sejalan dengan aturan gaji bulanan CPNS: tabel 80% per golongan ruang ada di halaman gaji PNS.

PPPK yang belum genap satu tahun

PPPK adalah Aparatur Negara menurut Pasal 3 ayat (1) huruf b, jadi ia menerima keduanya. Yang khusus adalah PPPK dengan masa kerja pendek, dan Pasal 9 ayat (14) mengaturnya dalam tiga huruf yang saling melengkapi.

Perhatikan bahwa dua batas terakhir memakai bulan kalender, bukan 30 hari, dan memakai dua titik acuan yang berbeda: tanggal Hari Raya untuk THR, dan tanggal 1 Juni 2026 untuk gaji ke-13. Seorang PPPK bisa saja lolos batas yang satu dan tidak lolos batas yang lain. PP-nya tidak menyebut rumus proporsional yang lebih rinci daripada “sesuai bulan bekerja”, sehingga besaran pastinya dihitung instansi pembayarnya.

Yang tidak ikut dihitung

Pasal 13 memuat daftar tertutup penghasilan yang tidak termasuk ke dalam THR dan gaji ke-13, dan isinya menjelaskan mengapa jumlah yang cair sering lebih kecil daripada yang diperkirakan penerimanya: insentif kinerja; insentif kerja; tunjangan pengelolaan arsip statis; tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan kompensasi atau tunjangan lain yang sejenis; tunjangan pengamanan; tunjangan khusus bagi guru dan dosen; tunjangan khusus Provinsi Papua; tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan; tunjangan pengabdian bagi PNS dan prajurit TNI di daerah terpencil; tunjangan operasi pengamanan; tunjangan khusus wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar; tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan sekretariat lembaga perwakilan dan badan keahlian; serta tunjangan atau insentif lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal instansi pemerintah.

Potongan dan pajaknya

Pasal 16 menutup dua pertanyaan sekaligus. Ayat (1): THR dan gaji ke-13 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2): pajak penghasilannya dikenakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah.

Jadi PPh-nya tidak hilang — ia ada, dihitung, dan dibayar, hanya saja bukan oleh penerimanya. Yang masuk rekening adalah jumlah penuh. Cara tarif PPh 21 bekerja secara umum dijelaskan di halaman tarif TER; halaman ini tidak mengulang tabel tarifnya.

Siapa yang menerima, siapa yang tidak

Pasal 2 menyebut empat golongan penerima: Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan. Pasal 3 ayat (1) merinci Aparatur Negara menjadi lima:

• PNS dan Calon PNS
• PPPK
• Prajurit TNI
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pejabat Negara

Pasal 3 ayat (3) menambahkan sederet kelompok yang termasuk Aparatur Negara — antara lain Wakil Menteri, Staf Khusus, Dewan Pengawas KPK, pimpinan dan anggota DPRD, Hakim Ad Hoc, pimpinan dan anggota Lembaga Nonstruktural, pimpinan BLU dan BLUD, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, serta pegawai non-ASN pada instansi pemerintah tertentu.

Pengecualiannya ada di Pasal 8, dan cakupannya lebih sempit daripada yang biasa dikutip: ia hanya menyebut PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri — yaitu Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d — dalam dua keadaan.

Lebih dari satu status: kadang dibayar satu, kadang dibayar dua

Ini ketentuan yang paling sering disederhanakan menjadi salah. Ringkasan “satu orang hanya boleh menerima satu THR” benar untuk sebagian keadaan dan keliru untuk sebagian yang lain, karena Pasal 17 memuat enam ayat, bukan dua. Pasal 18 mengatur gaji ke-13 dengan rumusan yang sama persis.

Penjelasan Umum PP 9/2026 menyatakannya tanpa ruang tafsir: Aparatur Negara yang karena status atau kedudukannya juga menjadi Pensiunan, Penerima Pensiun, atau Penerima Tunjangan, tetap diberikan THR dan gaji ke-13 sebagai Aparatur Negara sekaligus THR dan gaji ke-13 sebagai Penerima Pensiun dan/atau Penerima Tunjangan. Halaman ini menjelaskan aturannya; keputusan atas kasus tertentu ada pada instansi pembayarnya.

Untuk pensiunan: lewat Taspen dan Asabri

Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan berada di dalam cakupan Pasal 2, jadi mereka menerima kedua pembayaran. Besarannya sederhana: Pasal 11 menetapkan THR dan gaji ke-13 bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun sebesar pensiun yang diterima dalam 1 bulan; Pasal 12 menetapkan bagi Penerima Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima dalam 1 bulan. Yang berbeda adalah salurannya: PMK 13/2026 menempatkan pertanggungjawaban pembayaran untuk kelompok ini pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), bukan pada satuan kerja tempat orang itu dulu bekerja.

Cakupan Penerima Tunjangan sendiri luas dan dirinci Pasal 6: penerima Tunjangan Veteran, tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, tunjangan janda/duda dari penerima tunjangan tersebut, tunjangan bersifat pensiun, sampai tunjangan cacat bagi PNS, Prajurit TNI dan Anggota Polri.

Pegawai non-ASN: sebagian masuk, dengan syarat

Pertanyaan ini sering dijawab dengan “non-ASN tidak dapat THR”, dan itu terlalu ringkas. PP 9/2026 Pasal 3 ayat (3) memasukkan pegawai non-ASN yang bertugas pada instansi pemerintah — termasuk pada Lembaga Nonstruktural, instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU atau BLUD, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Perpres 10/2016 — ke dalam pengertian Aparatur Negara.

Yang membuatnya tidak otomatis adalah Pasal 7, yang memasang syarat: warga negara Indonesia; pada saat PP ini diundangkan telah melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara penuh dan terus-menerus paling singkat 1 tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja; pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBN atau APBD; dan diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Bagi yang belum genap satu tahun, ayat (2) tetap membuka pintu apabila perjanjian kerjanya — atau surat keputusan pengangkatannya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian — sudah menyatakan hak atas THR dan/atau gaji ke-13.

Untuk kelompok inilah PP 9/2026 menyebut angka rupiah, dan hanya untuk kelompok ini. Lampirannya memuat besaran paling banyak, bukan besaran yang pasti dibayarkan.

Batasnya berhenti di situ. Pekerja alih daya di satuan kerja pemerintah — petugas keamanan, pengemudi, petugas kebersihan, pramubakti dan sejenisnya — tidak disebut sebagai penerima dalam PP 9/2026, dan hubungan kerjanya umumnya dengan penyedia jasa, bukan dengan instansinya. Hak atas tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja semacam itu berada pada rezim ketenagakerjaan yang berbeda, bukan pada PP ini, dan tidak dihitung dengan komponen di halaman ini.

Berapa besarnya — dan mengapa PP-nya jarang menyebut angka

Untuk ASN, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan, peraturannya tidak memuat satu angka rupiah pun, dan itu bukan kelalaian. Besaran THR dan gaji ke-13 adalah penghasilan bulan acuannya: Pasal 14 ayat (3) menetapkan acuan THR pada komponen yang dibayarkan bulan Februari 2026; Pasal 15 ayat (3) menetapkan acuan gaji ke-13 pada bulan Mei 2026. Satu-satunya angka rupiah di dalam PP 9/2026 ada di Lampiran-nya, dan hanya berlaku bagi kelompok pada bagian sebelumnya.

Konsekuensinya praktis: kalau tunjangan kinerja seseorang berubah antara Februari dan Mei, kedua pembayaran itu tidak akan sama besar. Kalau tidak ada yang berubah, keduanya identik. Untuk mengetahui angka rupiahnya sendiri, mulailah dari gaji pokoknya — tabel penuh per golongan ruang dan masa kerja golongan ada di halaman gaji PNS — lalu tambahkan komponen yang melekat pada jabatan dan instansinya.

Riwayat: satu PP baru setiap tahun

THR dan gaji ke-13 tidak diatur satu peraturan permanen. Setiap tahun terbit PP tersendiri, dan tanggal terbitnya menentukan seberapa awal satuan kerja bisa bersiap. Tanggal di bawah ini adalah tanggal penetapan yang tercatat pada dokumen resminya.

Polanya terbaca sendiri: PP-nya terbit antara awal Maret dan akhir April, yaitu beberapa minggu sebelum Idul Fitri tahun berjalan. PP 9/2026 ditetapkan 3 Maret 2026 dan aturan pelaksanaannya, PMK 13/2026, menyusul sehari kemudian pada 4 Maret 2026.

THR PNS dan THR swasta bukan hal yang sama

Keduanya memakai nama yang sama dan cair di musim yang sama, tetapi dasar hukumnya berbeda, komponennya berbeda, dan cara menghitungnya berbeda. Halaman ini hanya membahas THR bagi Aparatur Negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan menurut PP 9/2026. THR keagamaan bagi pekerja dengan hubungan kerja diatur peraturan ketenagakerjaan tersendiri dan tidak dihitung dengan komponen di atas — calcuid belum memiliki halaman khusus untuk itu.

Yang tidak dijawab peraturan ini

• Tanggal pencairan yang pasti. Yang ada hanyalah batas paling awal. Tanggal riil bergantung pada satuan kerja masing-masing dan pengajuan tagihannya, dan untuk penerima APBD pada Peraturan Kepala Daerah setempat.
• Angka rupiah per golongan. Besarannya adalah penghasilan bulan acuan, sehingga bergantung pada tabel gaji pokok dan pada tunjangan yang melekat pada tiap orang.
• Rumus proporsional PPPK. Pasal 9 ayat (14) huruf a hanya menyebut “secara proporsional sesuai bulan bekerja”; pembulatan dan cara hitungnya tidak dirinci di dalam PP.
• Besaran tambahan penghasilan daerah. Pasal 9 ayat (2) menuliskannya sebagai batas atas dan menyerahkannya pada kemampuan kapasitas fiskal daerah, sehingga berbeda antar pemerintah daerah dan tidak dapat dinyatakan satu angka nasional.

Pertanyaan yang sering diajukan

Sumber resmi

Untuk jurnalis & peneliti

Halaman terkait

Laporkan kesalahan pada kutipan pasal mana pun di halaman ini.